Peringatan Tegas Wanhor untuk Effendi: Kalau Mau Bebas, Jangan Berpartai

Dewan Kehormatan (Wanhor) PDIP, Komarudin Watubun mengingatkan politikus PDIP, Effendi Simbolon untuk tidak berbicara sembarangan terkait hal yang bertolak belakang dengan perintah PDIP.

Hal ini disampaikan sebagai teguran atas pernyataan Effendi yang diduga memberikan dukungan kepada Prabowo saat rakernas Keluarga Simbolon di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).

“Kita memberi warning kepada Effendi kebebasan setiap orang, setiap orang yang masuk di partai, ketika dia menjadi anggota partai, kebebasan di atur oleh partai, jadi enggak bisa lagi ngomong saya orang bebas,” ucap dia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Lebih lanjut, pihaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. Yang jadi persoalan bagi PDIP adalah pernyataan Effendi yang menyebut Prabowo sosok pemimpin yang dibutuhkan saat ini. “Itu yang menjadi masalah, kalau urusan itu (tamu undangan) kita tidak, partai tidak punya kewenangan,” kata dia.

Untuk itu, Dewan Kehormatan mengingatkan kepad Effendi untuk membatasi apa yang disampaikan jika hak tersebut memiliki beda prinsip dengan PDIP. Sebab, Effendi adalah kader partai yang telah bergabung dengan PDIP. “Jika kau menjadi anggota partai maka selurush kebebasanmu diatur oleh partai, tidak bisa lagi sebebas-bebas. kalau mau bebas ya jangan di partai,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan akan membawa persoalan kadernya, Effendi Simbolon yang diduga memberi dukungan terhadap Prabowo ke rapat internal partai, meski yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi.

“Ya ini sudah dilakukan suatu klarifikasi, hasil dari klarifikasi tentu kami akan melaporkan di dalam rapat DPP,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa proses di internal PDIP beragam tergantung dari permasalahannya. Ada permasalahan yang langsung dirapatkan, lalu kemudian diberikan kesempatan klarifikasi. Namun ada juga yang diberikan klarifikasi, kemudian dilaporkan di rapat.

“Jadi kalau dalam kasus ini klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai. Di sini dilakukan konfirmasi dahulu kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP Partai,” jelas dia.