Perjuangkan Upah Naik 13 Persen, Partai Buruh Tak Akan Berhenti Demo

Presiden Partai Buruh Said Iqbal bertekad tak akan berhenti turun ke jalan untuk memperjuangkan kenaikan upah minimal 13 persen. Tuntutan ini sesuai dengan kenaikan harga sebagai dampak kenaikan harga BBM pada 3 September lalu.

Dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Senin (17/10/2022), Said menerangkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertalite dan Solar, berdampak kepada inflasi sebesar 15 persen. Untuk itu, buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 13 persen.

“Kami akan terus-terusan turun ke jalan. pada 10 November nanti, seratus ribuan buruh akan berkumpul menuju Istana Presiden. Kami ingin menyuarakan tuntuan kemi kepada Pak Presiden Jokowi. Kalau gagal, pertengahan Desember, 3,5 juta buruh se-Indonesia akan mogok massal. Namun, kami masih percaya Pak Jokowi mau mendengar aspirasi kami,” papar Said.

Said menegaskan, Partai Buruh dan KSPI, menolak keras keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menaikkan upah buruh menggunakan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Alasannya, beleid tersebut mengatur kenaikan upah yang lebih pro pengusaha. Alhasil, formulasinya cukup memberatkan buruh.

“Litbang Partai Buruh dan KSPI telah melakukan survei. Hasilnya, buruh saat ini dihadapkan kepada tiga masalah berat. Kenaikan harga pangan, biaya transportasi dan biaya tempat tinggal. Kenaikan harga yang harus ditanggung buruh sebesar 15 persen. Sementara kalau upah buruh ditetapkan menggunakan PP 36/2021, kenaikannya hanya 1-2 persen. Ujung-ujungnya, buruh tak bisa makan,” ungkapnya.

Selain itu, Said mengkritisi sejumlah menteri atau pejabat negara yang rajin menghembuskan narasi bahwa Indonesia akan tersengat resesi pada 2023. Hal itu jelas membuat investor ketar-ketir, termasuk pengusaha. “Jangan bikin keruh suasana. Buruh sudah mumet untuk mememnuhi kebutuhan hidup, kok malah ditakuti-takuti soal resesi ekonomi tahun depan. Para menteri sudahlah jangan jadi provokator,” imbuhnya.