Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH di seluruh Indonesia menilai narasi Jokowi 3 periode bukan lagi sebatas wacana. YLBHI menduga wacana tersebut sudah menjadi sebuah gerakan.
“Pernyataan Jokowi patut dipertanyakan karena bersayap. Jokowi hanya meminta menterinya tidak bersuara tapi tidak tegas. Dia tidak bersedia menolak, apakah ini berbahaya dan bertentangan dengan konstitusi. Malah yang dia sampaikan sebelumnya, ini adalah wacana di publik, ya biarkan saja,” kata Direktur YLBHI, M Isnur dalam jumpa pers virtual, Ahad (10/3/2022).
YLBHI juga meragukan sikap dan statemen-statemen Jokowi selama ini yang dinilai kerap tak sesuai dengan kenyataan.
“Kita melihat track records Jokowi tidak bisa dipegang ucapannya. Hari ini bilang apa besok bilang apa. Kita masih ingat sebagai Gubernur DKI, bilang tidak mau, tidak mikir. Lalu mau dan menjadi Presiden,” ucap Isnur.
Pihaknya mencatat, di kasus penguatan perlawanan korupsi, Jokowi menyatakan akan memperkuat KPK, namun yang terjadi malah sebaliknya. YLBHI dan 17 LBHI di seluruh Indonesia pun terang-terangan meragukan sikap Jokowi terkait gerakan Presiden 3 periode.
“Di lapangan ada kampanye dan pergerakan di mana-mana. Ini bukan bagian yang natural, tapi digerakkan.
YLBHI pun meminta ketegasan Jokowi untuk tidak melanggar konstitusi, apalagi mencoba-coba untuk merubahnya.
“Pemerintah lebih baik melakukan pembenahan hak-hak warga negara seperti soal BBM naik, minyak goreng mahal dan fokus kepada perlindungan HAM,” pungkas Isnur.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)