Perputaran uang di tahun politik saat pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif atau pileg 2024, akan berpotensi mencapai Rp100 triliun. Uang tersebut menggerakkan roda perekonomian rakyat mulai dari logistik, transportasi, akomodasi, belanja makanan dan minuman serta sektor perhotelan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa perputaran uang tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian di dalam negeri.
“Mungkin totalnya hampir lebih dari Rp100 triliun akan terjadi putaran uang yang sangat luar biasa di tahun politik. Apakah untuk belanja makan minum, akomodasi, hotel kemudian juga transportasi, logistik. Dan itu akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat,” ujar Tauhid dalam seminar secara daring tentang Proyeksi Ekonomi Indonesia 2024, Tantangan Pelik Ekonomi di Tahun Pemilu, Rabu (6/12/2023).
Adapun, salah satu perputaran uang yang terjadi berasal pada belanja pemerintah untuk Pemilu 2024 yang diperkirakan mencapai Rp50-60 triliun.
Namun dengan era suku bunga tinggi yang berasal dari tekanan global, menjadi tantangan bagi perekonomian di tahun depan. “Bahkan saat ini masih belum pastinya kebijakan The Fed akan menahan atau menurunkan suku bunga acuannya,” katanya.
Tekanan berat lainnya adalah dengan masih melambatnya perekonomian di China yang dapat berdampak terhadap ekonomi nasional. Apalagi dampaknya dapat menurunkan nilai ekspor dan impor Indonesia. Selanjutnya, masih berlanjutnya geopolitik Rusia-Ukraina dan krisis di Timur Tengah, serta pelemahan harga komoditas.
Dengan berbagai ketidakpastian tersebut, berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2023 dan sedikit naik menjadi 2,8 persen di 2024.
Oleh karenanya, Tauhid berharap seluruh pihak bisa membangun keyakinan sembari mengatasi beragam tantangan yang akan dihadapi Indonesia.
Anggaran APBN
Sementara dari sisi APBN, alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 adalah Rp71,3 triliun yang terbagi ke dalam tiga tahun anggaran. alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun.
Pada 2022, pemerintah menyalurkan Rp 3,1 triliun, kemudian Rp 30 triliun pada 2023 dan Rp 37,4 triliun pada tahun depan. Pada tahun 2023 ini, realisasi anggaran Pemilu mencapai Rp 14 triliun atau 46,7% dari pagu Rp 30 triliun. Adapun, anggaran Pemilu juga dialokasikan di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).
Anggaran di K/L tersebut digunakan untuk pengawasan Pemilu, penanganan kode etik Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi dan bimbingan teknis hukum serta konsultasi peserta Pemilu. Anggaran di K/L ini mencapai Rp 6,2 triliun dan jumlah yang telah diserap sebesar Rp 1,4 triliun.
Bahkan pemerintah siap mengantisipasi pelaksanaan Pemilu dua putaran. Saat ini alokasi anggaran Pemilu untuk tahun anggaran 2024 sudah dialokasikan sebesar Rp38,2 triliun. Dana tersebut telah disiapkan dalam APBN 2024 untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran.
Meski demikian, Kemenkeu telah memastikan anggaran untuk Pemilu 2024 juga dicadangkan bila terjadi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dua putaran. Untuk putaran kedua dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)