Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan hampir seluruh anggota dewan pakar mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam rapat pleno beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono di Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Menurut Ridwan, rapat pleno Anggota Dewan Pakar Partai Golkar dilakukan selama dua jam dan menghasilkan beberapa poin.
“Saya katakan, tiga jam kami rapat untuk menyimpulkan tidak lebih dari 15 menit. Dua jam lebih itu proses pembicaraan 20 orang, semuanya bicara dan semua arahnya (ke munaslub), tapi kan itu tidak mungkin dijadikan sebuah keputusan,” ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Dia mengatakan meski arah pembicaraan seluruh anggota dewan pakar mengarah ke munaslub, namun pihaknya sadar jika dewan pakar tidak punya kewenangan untuk memutuskan munaslub. Sebab semua keputusan berada pada DPP Partai Golkar.
Ridwan menjelaskan, Dewan Pakar merekomendasikan beberapa poin salah satunya mendorong Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk membentuk poros koalisi baru.
Tujuan untuk mendorong koalisi baru ini agar keputusan Munas 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres bisa diwujudkan dalam koalisi baru tersebut.
Selain itu, jika nantinya Airlangga tidak bisa membentuk koalisi baru dan menjadi capres, maka Golkar harus menggelar munaslub untuk mengevaluasi keputusan sebelumnya.
“Nah itu saya perjelas, supaya tidak perlu ada lagi menerka-nerka. Nah penjelasan saya poin ke satu itu kalau tidak dilaksanakan, kalau Airlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia menjadi capres, maka harus dilakukan munaslub, itu harus,” tambah dia.
Munaslub Forum Evaluasi Ketua Umum Golkar
Ridwan menilai munaslub di Partai Golkar bukan sebuah hal yang dilarang atau haram. Sebab lewat forum munaslub itu bisa mengubah keputusan soal penetapan Airlangga sebagai capres atau cawapres 2024.
“Jadi keputusan munaslub itu sesuatu yang jangan diharapkan. Jadi munaslub adalah jawaban dari poin nomor satu, kapan? Paling lambat Agustus,” tegasnya.
Ridwan juga mengaku akan menyampaikan surat terbuka dari para eksponen pendiri Partai Golkar ke dewan pakar. Dalam surat terbuka tersebut memang mendorong adanya munaslub untuk mengevaluasi kinerja Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
“Dan saya akan menyampaikan langsung pada forum dewan pakar kepada pak Agung, di dewan pakar lah nanti secara resmi akan diberikan kepada ketum,” ujar Ridwan.
“Dalam konstitusi partai Golkar keputusan atau masukan dewan pakar itu ditujukan langsung kepada Ketum, bukan kepada DPP. Nanti rekomendasinya bisa dipakai atau tidak oleh ketum,” imbuhnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)