Pemilu 2024 yang digelar secara serentak membuka peluang sistem proporsional tertutup bakal diterapkan kembali. Artinya pemilih cukup mencoblos parpol bukan lagi nama-nama caleg. Penerapan sistem proporsional tertutup disambut positif oleh PDIP yang menilai sistem tersebut mampu mencegah liberalisasi dan oligarki.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai penerapan sistem proporsional tertutup mencegah terjadinya persaingan bebas antar-caleg yang secara tak langsung membuka celah liberalisasi. Sistem ini dianggap bakal mendorong parpol untuk melakukan pengkaderan.
“Sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi, di mana peserta pemilu legislatif adalah partai politik,” kata Hasto, dalam acara bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023”Jumat (30/12/2022).
Menurutnya sistem proporsional terbuk membuka liberalisasi politik dan menimbulkan oligarki politik. “Kita tahu bagaimana saat ini dengan praktik-praktik sistem pemilu, dengan proporsional terbuka telah menciptakan liberalisasi politik,” terangnya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebutkan terbuka kemungkinan Pileg 2024 digelar menggunakan sistem proporsional tertutup seperti Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Alasannya, sekarang ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji aturan sistem pemilu.
Dalam perjalanannya, sistem proporsional tertutup dikritisi banyak pihak lantaran membuat publik seakan membeli kucing dalam karung, karena tidak mencoblos langsung nama calon wakilnya. Sedangkan sistem proporsional terbuka dikritik karena membuka seluas-luasnya tokoh di luar parpol menjadi kader dan berkontestasi, mendapatkan nomor urut hanya bermodalkan memiliki kapital besar dan massa.
Menurut Hasto, berdasarkan hasil penelitian, sistem proporsional terbuka lebih banyak mudaratnya, “Bagaiman liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” bebernya.
PDIP bakal mendorong penerapan sistem proporsional tertutup yang dianggap lebih tepat untuk mendorong kaderisasi parpol sekaligus meningkatkan kualitas DPR. Pada sisi lain sistem proporsional tertutup juga bisa menekan ongkos penyelenggaraan pemilu.
“Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak, antara pileg dan pilpres maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa ditekan dan yang terpenting di tengah berbagai persoalan perekonomian kita, biaya pemilu bisa jauh ditekan, sehingga akan menghemat secara signifikan biaya pemilu sekiranya proporsional tertutup itu ditetapkan,” tuturnya.
Meski begitu, ia tetap menghormati apa saja keputusan dari pihak DPR RI yang akan mengambil pilihan sistem pileg 2024 ini. “Tetapi tentu saja hal ini menjadi ranah dari DPR RI terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)