Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membalas pernyataan Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, mengenai permintaan diumumkannya cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
“Yang sabar yang menang, yang menang yang sabar gitu. Jadikan begini di antara capres yang ada, yang disebut-sebut itu kebetulan yang melakukan kontrak politik itu Gerindra-PKB, dua ketumnya itu adalah yang disebut-sebut sebagai capres,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2023).
Dasco menyebut keputusan calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Hal ini sesuai dengan piagam kerja sama kedua partai
“Ya kan gini Presiden Wapres ditentukan dua orang itu, jadi saya nggak bisa mendahului biar mereka berdua saja yang berunding. Dua Ketum parpol yang itu jelas punya parpol, sementara yang lain belum. Nah sehingga di survei, itu pasti tinggi (potensinya),” ungkapnya.
Diketahui, PKB terus mendorong agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Sebab berdasarkan kesepakatan bersama antara Gerindra dan PKB, penetapan capres-cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) diserahkan kepada Prabowo dan Cak Imin.
“Formulanya sudah jelas, capres dan cawapres di tangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, Prabowo Subianto dan Cak Imin sudah sama-sama mendapatkan dukungan dari internal partai maju sebagai capres 2024. Namun belakangan PKB masih memberikan ruang untuk menjadikan Cak Imin sebagai cawapres. “Pembahasannya sudah selesai. Kami sedang menunggu untuk segera diumumkan pasangan capres dan cawapres,” katanya menegaskan.
Jazilul menegaskan PKB mendorong agar KKIR mengumumkan pasangan capres-cawapres pada bulan Mei 2023. Sebab jika lewat dari itu, maka momentum pasangan capres-cawapres KKIR akan hilang.
Alasannya, kata dia, karena Ijtima Ulama mendorong agar diumumkan pada bulan Ramadhan kemarin, ternyata belum. Selain itu, juga menyangkut strategi pemenangan ke depan. “Kalau telat, tentu kehilangan momentum,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)