Pengaruh politik uang pada Pemilu 2024 diyakini tidak berdampak signifikan. Sebab kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam memilih sosok atau partai politik (parpol) sudah meningkat, ketimbang pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya.
Pengamat politik Ray Rangkuti meyakini komitmen para pemilih di Pemilu 2024 tidak akan goyah hanya dengan iming-iming uang ratusan ribu. Ditambah para calon anggota legislatif (caleg) juga memiliki keterbatasan sumber pendanaan kampanye, nyaris mustahil mengeluarkan uang jutaan untuk membeli satu suara pemilih saja.
“Praktik politik uang tidak pernah akan hilang pada pemilu di Indonesia, namun pengaruhnya semakin kecil. Survei membuktikan bahwa politisi yang memberikan uang kepada pemilih belum tentu juga dipilih,” kata Ray, Selasa (13/12/2022).
Selain itu, sambung Ray, pemilih di pemilu mendatang didominasi oleh kalangan generasi muda yang notabene berwatak bebas atau tidak bisa diatur oleh politik. Ia menyarankan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berhenti khawatir terhadap pemilih, yang perlu disoroti adalah sumber pendanaan caleg.
“Bahwa yang menjadi fokus pengawasan terhadap politik uang bukan pemilih yang menerima uang dari kandidat atau peserta pemilu, tetapi berasal dari mana sumber dana calon untuk kampanye,” sambungnya.
Ray menekankan pengawasan terhadap sumber pendanaan kampanye sangat krusial sebab jika dibiarkan, akan mempengaruhi sistem pemerintah ketika dipimpin oleh sosok yang dibiayai para pebisnis yang memiliki kepentingan terselubung.
Ia menilai sistem demokrasi yang dibangun oleh pemerintahan sekarang sudah baik, bahkan pertumbuhan positif ini sudah jadi rujukan negara-negara lain yang baru menerapkan sistem demokrasi.
Ray menegaskan, sistem demokrasi saat ini harus dipertahankan dengan partisipasi masyarakat yang kompak tegas menolak politik uang, sehingga tidak terjadi kemunduran. “Sudah pasti dampaknya sistem pemerintahan yang sudah sangat demokratis saat ini akan mengalami kemunduran,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)