ReforMiner Ingatkan Pemerintah Jangan Umbar Gas untuk Singapura

ReforMiner Institute mengingatkan pemerintah lebih mengutamakan pemenuhan gas alam untuk kebutuhan domestik. Jangan semuanya diekspor ke Singapura. Ingat krisis energi melanda dunia.

“Idealnya sebuah negara akan lebih memprioritaskan pemenuhan energi domestik ketimbang memikirkan kebutuhan negara lain. Apalagi kondisi saat ini kita sedang dihadapkan pada biaya energi yang tinggi akibat besarnya konsumsi BBM dan elpiji yang diimpor,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk segera memperbarui perjanjian pasokan gas bumi ke Singapura dari Sumatera Selatan. Karena, perjanjian penjualan sebelumnya berakhir pada 2023. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, keputusan telah disimpulkan dan perjanjian pasokan baru berjangka waktu lima tahun.

Jika Indonesia memang punya cadangan gas bumi yang cukup, kata Komaidi, sebaiknya dikelola dengan lebih baik. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber energi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing mengingat populasi yang terus membesar dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baik.

Belajar dari krisis energi yang terjadi di Eropa dan dunia, maka ketahanan energi menjadi faktor penting yang harus menjadi prioritas pemerintah. Ketahanan energi yang terjaga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi energi. “Bila perlu ekspor energi dikurangi. Kalau sumber daya yang kita miliki tidak cukup, nanti justru impor akan semakin membesar dan membuat ketahanan energi terus melemah,” terang Komaidi.

“Ke depan, pasokan gas perlu diatur dengan lebih baik, jangan dihabiskan, terlebih dengan cita-cita menjadikan gas bumi sebagai energi transisi,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan terlepas dari besarnya perhatian terhadap ekspor gas ke Singapura, optimalisasi gas bumi terutama gas alam di dalam negeri dinilai sangat penting baik untuk kebutuhan pembangkit, industri, dan rumah tangga.

Gas bumi merupakan energi transisi menuju energi baru terbarukan yang lebih bersih. Pemanfaatan gas bumi yang maksimal untuk sektor-sektor strategis mampu mempercepat Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon.

Komaidi menerangkan bahwa gas bumi memiliki keunikan bila dibanding dengan bahan bakar minyak. Kunci pemanfaatan gas bumi yang baik ada pada infrastruktur.

”Jadi, bila tidak ada infrastruktur maka tidak bisa dimanfaatkan. Konsumen gas di Jawa dan Sumatera, tapi sumber daya ada di Indonesia Timur. Bila tidak terkoneksi, maka gas tidak dapat dimanfaatkan,” ucapnya.

Komaidi meminta komitmen dan langkah penting pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi gas di dalam negeri harus berupa kebijakan yang konkrit dari hulu sampai dengan hilir.

Hal yang menjadi prioritas adalah tersedianya pasokan gas yang didukung dengan terwujudnya kematangan infrastruktur gas, sehingga rantai pasok gas bumi mulai dari hulu sampai hilir dapat terintegrasi dan harapannya konsumen pengguna gas akan terus membesar.

Pemerintah mesti intervensi untuk membangun pasar gas bumi yang besar di domestik baik dalam bentuk kebijakan maupun regulasi karena bisnis gas ini unik, tidak bisa usia sumurnya 20 tahun tapi komitmen pembeliannya hanya 15 tahun.

“Intervensi itu bisa saja dilakukan misalnya mendorong pabrik pupuk, petrokimia, PLN dimana BUMN menggunakan gas bumi. Hal yang dibutuhkan adalah sesuatu yang konkrit dan keberpihakan, bukan hanya sekadar aturan,” kata Komaidi.

Ia mengungkapkan apabila komitmen pemenuhan energi domestik bisa diwujudkan, maka pemerintah dinilai benar-benar telah menjalankan konstitusi. Karena, gas bumi yang berasal dari perut bumi Indonesia, wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.