Rilis IKP Tematik, Bawaslu Minta Masyarakat Waspadai Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik yang menyoroti kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah dan menindak terjadinya praktik politik uang.

“Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan aspek keterlibatan masyarakat ini penting untuk mendukung Bawaslu, tidak saja dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang, namun juga memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang bagi masa depan demokrasi Indonesia,” kata Lolly dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Sekadar informasi, peluncuran IKP yang terekam dari analisis tematik isu politik uang, merupakan tindak lanjut dari rilis IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang sudah dipublikasikan Bawaslu pada 16 Desember 2022.

Lebih lanjut Lolly menjelaskan, analisis tematik politik uang ini dihasilkan dari mengoptimalkan data-data isian instrumen penelitian dari pengawas pemilu di tingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota.

“Secara umum, isu politik uang termasuk sumber kerawanan yang rentan terjadi di pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik uang menjadi isu di hampir semua tahapan pemilu,” lanjut dia.

Lolly menegaskan bahwa isu tersebut tidak saja berkutat di masa kampanye, Namun isu ini jauh-jauh hari juga berpotensi terjadi di masa sebelum kampanye.

“Sebab, di masa sebelum kampanye ini, area dari obyek pengawasan sangat luas karena regulasi hanya ‘membatasi’ potensi politik uang terjadi dengan melibatkan pelaksana, peserta dan tim kampanye,” jelas Lolly.

“Tidak seperti di hari pemungutan suara yang mencakup frase ‘setiap orang’ yang tentu lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan penindakan,” sambungnya.

Untuk itu, upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang juga dihadapkan pada terjadinya komodifikasi, terutama dengan penggunakaan uang digital yang sudah menjadi fenomena keseharian di masyarakat.

“Praktik politik uang kerapkali dibungkus dengan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk program pemerintah yang terkadang membuat bias batasan antara penyaluran bantuan dengan politik uang,” tutur Lolly.