Setelah merdeka selama 77 tahun, Indonesia dinilai belum punya pemerintahan yang betul betul stabil dan luput dari gejolak. Selalu ada gonjang ganjing dan pemerintah cenderung sibuk dengan dirinya sendiri. Pemerintah digerogoti dari dalam, sehingga tidak bisa optimal memberikan pengabdiannya kepada rakyat.
“Jangan salahkan jika ada orang yang dengan lugu menyimpulkan, sumber dari semua kegaduhan itu justru dari pemerintah itu sendiri. Kegaduhan dalam masyarakat sudah selesai sejak diberantasnya semua pemberontakan itu dulu. Setelah itu, inisiatif kegaduhan datang dari pemerintah. Oleh aparat dari berbagai tingkatan,” tutur Ketua Dewan Panasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ryaas Rasyid pada peluncuran Buku Putih Pemerintahan Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Ryaas, kondisi ini harus ada yang mengoreksi dan semua elemen bangsa harus fokus pada upaya menciptakan pemerintahan yang baik. Negara dibangun untuk mengurus rakyat, bukan dibangun untuk mengurus diri sendiri. Rakyat punya hak untuk mendapatkan pemerintahan yang baik. Ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan adalah membaiknya kualitas hidup masyarakat pada level yang paling rendah.
“Itu ukurannya. Bukan berapa konglomerat, berapa taipan, berapa kelas menengah. Itu semua ukuran ukuran yang sesat menurut saya,” ujar Ryaas.
Dia mengajak untuk menelaah kembali pembukaan Undang Undang Dasar 1945 karena pembukaan itu menjelaskan semua impian tentang Indonesia.
“Dulu saya pernah berbicara dengan Pak Mahfud ketika dia masih menjadi ketua MK. Bisakah saya menggugat pemerintah Indonesia yang telah gagal mengemban pembukaan undang undang dasar. Dia bilang gak bisa. Yang bisa digugat itu pelanggaran atas pasal pasal. Jadi MK tidak bisa menerima gugatan atas penghianatan atau penyimpangan dari cita cita pendirian negara.Dengan kata lain pembukaan itu akhirnya hanya jadi pajangan saja,” papar Ryaas.
Karena itu dia berharap MIPI bisa mengampanyekan, menyosialisasikan, termasuk mendorong terciptanya kondisi terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mendahulukan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
“Semua kebijakan harus berorientasi ke sana. Kita harus malu kalau tidak bisa membuat masyarakat sejahtera. Karena itu tugas pemerintah tidak pernah selesai dan terus kontinyu,” kata Ryaas.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)