Anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng meyakini, pasca terungkapnya aset gendut Rafael, oknum mafia pajak masih bergentayangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kata dia, masih kuatnya mafia pajak di tubuh Kemenkeu, lantaran sistem yang membuka peluang terjadinya permainan uang haram di sektor perpajakan. Ke depan, bakal terkuak skandal pajak yang lebih gede dari kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT). “Jika sistem
“Dan ini setelah kasus RAT ini bukan berarti tidak ada. Masih ada ada! Mungkin levelnya di bawah RAT. RAT ini kan eselon tiga. Di bawah RAT ini pun masih banyak yang berkeliaran yang kerjanya mengancam-ancam pengusaha dan ujung-ujungnya memeras,” ujar Mekeng dalam rapat Komisi XI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Kondisi di Indonesia, menurut Mekeng, justru seratus delapan puluh derajat dengan luar negeri. Di sana, paling ditakuti adalah mafia. Namun, mafia tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan masalah pajak.
Sedangkan di Indonesia, kata dia, yang menjadi mafia justru dari oknum pegawai di Kemenkeu. “Saya tidak menuding Dirjen Pajak. Oknum ini, berpura-pura sebagai fiskus (petugas pajak) yang lurus. Padahal mereka sebetulnya bermental mafia. Merekalah yang justru merusak bangsa ini. Merusak Kementerian Keuangan. Yang kini memalukan kita semua. Bahkan sudah menjadi pembicaraan di level internasional,” ungkapnya.
Ke depan, politkus Partai Golkar ini, mendorong Sri Mulyani melakukan pembenahan atas sistem perpajakan dengan digitalisasi. Sehingga, wajib pajak (WP) tak lagi harus berhadapan dengan fiskus.
“Ini yang sebetulnya harus diselesaikan Bu Menteri. Kita masih menggunakan man to man. Orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi,” katanya.
Model pemungutan pajak saat ini, menurut Mekeng, memberikan ruang bagi para fiskus bermental mafia untuk ‘bermain’. Apalagi ketika berhadapan dengan WP yang bermasalah.
“Kalau wajib pajaknya, dia tahu punya kesalahan, ya dimakan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, terjadilah transaksi. Itu tidak bisa dihindari dan terjadi kapan saja. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Ya itu tadi digitalisasi,” ucap Mekeng.
Mekeng mengatakan, membangun sistem digital untuk memerangi fraud atau kejahatan keuangan, mudah dilakukan. Persoalannya, apakah Kemenkeu mau melakukannya, atau tidak.
“Kalau kita tidak bisa buat sendiri ya minta dari luar negeri. Suruh buatin sistemnya. Murah kok buat sistem-sistem kayak gitu. Yang penting wajib pajak tidak bertemu fiskus. Kalau sistemnya masih begini pasti muncul lagi. Gayus (Gayus Tambunan) meledak dan sekarang RAT. Menurut saya akan adalagi model-model RAT,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)