Kebijakan work from home (WFH) dianggap bisa menjadi solusi atasi polusi udara di Jakarta, karena itu semua kementerian pun sepakat menerapkan kebijakan tersebut, sebagaimana hasil rapat bersama Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini.
“Ya dalam rapat dengan Pak Menko Marinves, salah satu rekomendasinya kita sama-sama ya, seluruh kementerian sepakat untuk WFH,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2023).
Budi mengatakan, nantinya kebijakan WFH tersebut akan dibuatkan aturan tertulis berupa surat edaran. Aturan itu masih dalam pembahasan dengan Menteri PAN-RB. “Ini lagi kita bahas MenPAN-RB untuk dapat dikeluarkan (aturan tertulis), jadi ini akan efektif,” ucapnya.
Selain sepakat dengan kebijakan WFH ini, tutur dia, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berencana melakukan modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek pada pekan depan. “Dan nanti dilakukan pengkondisian cuaca nanti,” ujarnya.
Diketahui, pada Jumat (18/8/2023) lalu, Menko Luhut mengumpulkan Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kantor Kemenko Marves. Tujuannya untuk upaya menangani polusi udara di Jabodetabek.
Namun kebijakan ini sudah mendapat kritikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan kebijakan yang mulai diberlakukan selama KTT ASEAN berlangsung itu, tidak akan bisa mengatasi masalah buruknya kualitas udara Jakarta. Menurutnya, kebijakan itu hanya mampu mengurai kemacetan secara sementara.
Ia mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta semestinya melakukan kajian yang serius untuk mengatasi permasalahan solusi, bukan malah cari jalan pintas agar terkesan gerak cepat dalam menangani masalah yang mengancam kesehatan warga.
Aziz menilai masalah polusi di Jakarta harus diselesaikan bersama-sama dengan daerah penyangga. Sehingga, ada penanganan terpadu untuk mengatasi masalah polusi. “Karena polusi Jakarta harus dikerjasamakan dengan daerah-daerah sekeliling Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang,” katanya.
“Solusi tersebut juga harus memiliki target-target yang jelas. Polusi terbesar DKI dari industri dan kendaraan, karena itu WFH saja tak akan berpengaruh banyak,” ujar dia kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (20/8/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)