Manakala keuangan negara sedang seret atau pemerintah sengaja ketatkan ikat pinggang, seluruh menteri perlu paham bagaimana cara berhemat. Tirulah jejak Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani menyatakan, implementasi Environmental, Social and Governance (ESG) dalam proyek infrastruktur, efektif dalam menghemat APBN. “Dengan menerapkan ESG memungkinkan kita menarik investasi lebih banyak untuk pendanaan proyek sehingga penggunaan APBN tidak sebesar yang dibutuhkan,” katanya dalam acara Joint Finance and Health Ministers’ Meeting (JFHMM) Launching of ESG framework and manual di Badung, Bali, Sabtu (12/11/2022).
Sri Mulyani bilang, ESG merupakan sebuah praktik berstandar global yang sangat mengutamakan aspek keberlanjutan baik dari sisi ramah lingkungan, menguntungkan sosial dan memiliki tata kelola yang sangat baik.
Sri Mulyani menjelaskan, prinsip ESG mengikuti standar best practice global dengan memprioritaskan environmental, social, and governance termasuk dalam berinvestasi dan membangun infrastruktur.
Ia mengatakan, jika sebuah proyek infrastruktur dibangun dengan prinsip ESG maka baik dari sisi kualitas proyek hingga keuangannya akan ramah lingkungan, tidak merugikan, menguntungkan masyarakat dan bertata kelola baik.
Oleh sebab itu, jika dalam membangun sebuah proyek infrastruktur menggunakan prinsip ESG maka dengan sendirinya akan memenuhi sebuah standar reputasi sehingga lebih mudah dalam menarik investor.
Di mana, PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF), Kementerian PUPR dan semua proyek yang dibiayai dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah mendapat reputasi karena prinsip ESG maka proyek ini akan bisa menarik banyak pembiayaan secara lebih mudah.
“Dia akan banyak bisa menarik financing secara lebih mudah karena investor tidak perlu lagi bertanya mengenai kualitas dari proyek tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Sementara apabila sebuah proyek bisa menarik lebih banyak pembiayaan terutama dari pihak swasta maka peran keuangan negara atau APBN akan berkurang.
Sri Mulyani pun mendorong pembangunan reputasi proyek-proyek di Indonesia dari sisi tata kelola, sosial dan lingkungan melalui prinsip ESG sehingga akan meningkatkan profil Indonesia maupun proyeknya sendiri.
“Sehingga dia akan lebih banyak menarik investor. Tidak hanya luar negeri namun juga dalam negeri juga, dari sisi pembiayaannya,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan, saat ini terdapat tiga proyek yang dikerjakan dengan skema KPBU dan menerapkan prinsip ESG.
Ketiga proyek pemerintah yang akan menjadi pilot project tersebut dua di antaranya adalah Bendungan Merangin Jambi serta perumahan rakyat atau public housing di Cisaranten dan Karawang, Jawa Barat.
“Tiga itu hanya awalan saja. Paralel nanti kita akan terapkan ke semua proyek KPBU yang diinisiasi di PUPR baik itu air minum, sumber daya air, jalan tol maupun perumahan,” kata Herry.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)