Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara menanggapi survei yang menyebut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah menurun.
Survei lembaga Charta Politika Indonesia, KPK berada di bawah Polri dalam urusan kepercayaan publik.
“Ukuran tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan saran dan perbaikan terhadap fokus kerja KPK ke depannya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/12/2021).
Ali meminta lembaga-lembaga survei juga dapat menyampaikan secara detil poin-poin rekomendasi atau yang publik harapkan terhadap kinerja suatu institusi yang diukur.
“Agar pengukuran tersebut lebih memberikan daya dorong terhadap upaya perbaikan suatu institusi,” imbuhnya.
KPK menyadari bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi merupakan hal yang penting. Mengingat publik tidak hanya sebagai objek pemberantasan korupsi, namun sekaligus berperan sebagai subjek.
Oleh karena itu, Ali melanjutkan, KPK akan menjadikan pengukuran persepsi publik sebagai salah satu baseline untuk terus meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.
“Yang manfaatnya bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas,” tutup Ali.
Sebelumnya, Charta Politika Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada Presiden menduduki peringkat pertama, disusul TNI dan Polri.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut hasil kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Jokowi dengan 77,8 persen. Sementara Polri di posisi ketiga atau di atas KPK yang berada di posisi keempat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)