Bivitri Susanti
- News
MK Dinilai Dapat Ambil Putusan Progresif di Bawah Kepemimpinan Suhartoyo
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai perubahan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dari Anwar Usman kepada Suhartoyo dapat memberi harapan…
Selengkapnya » - News
Bivitri Susanti Blak-blakan soal Film Dirty Vote: Tak Dibayar-Hasil Patungan
Film dokumenter Dirty Vote sukses menuai perhatian publik. Sinema ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara sebagai aktor yang menyajikan…
Selengkapnya » - News
Seperti Ditipu, Bivitri: KPU Salah Tafsir Putusan MK Soal Napi Koruptor Jadi Caleg
Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa argumen Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal masa…
Selengkapnya » - News
Gawat! Karena KUHP Eks Napi Korupsi Bisa Menjabat Lagi
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memang berlaku lex specialis atau bersifat khusus, namun tak cukup kuat menutup peluang bagi…
Selengkapnya » - News
KUHP Belum Wujudkan Dekolonialisme, Teknis Penerapannya Masih Diperdebatkan
Teknis penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, masih jadi perdebatan. Aturan mengenai penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara,…
Selengkapnya » - News
RKUHP Berikan Kenyamanan bagi Penguasa
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai RKUHP akan memberikan kenyamanan untuk Presiden Joko Widodo dan para pejabat lainnya di…
Selengkapnya » - News
Soal Kebebasan Berpendapat, RKUHP Dinilai Bakal Langgar Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritisi pasal 256 RKUHP perihal pemberitahuan demonstrasi. RKUHP tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat…
Selengkapnya » - News
Data Warga Miskin Tak Valid, Bivitri: Saya Bilang Pemerintah Belum Siap
Belum validnya data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima bantuan menjadi sorotan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar…
Selengkapnya »