Saat ini, harga crude oil atau minyak mentah dunia masuk tren turun, menjauhi US$100 per barel. Anehnya, Indonesia malah naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bikin susah rakyat.
Atas dasar ini, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM. Alasannya ya itu tadi, harga minyak dunia turun hingga US$80 per barel.
Sejak Juni 2022, kata dia, data harga minyak dunia mengacu oilprice.com, bergerak mendekati US$80 per barel. Karenanya, dia mengatakan Amerika, Malaysia, dan beberapa negara lain dikabarkan sudah menurunkan harga BBM. “Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk,” kata Mulyanto, Kamis (8/9/2022).
Mulyanto menerangkan, harga crude terkini berada di bawah asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipatok US$100 per barel. Sehingga, ada penghmetan anggaran yang seharusnya bukan menelorkan kenaikan harga BBM.
“Dengan penurunan harga minyak dunia ini, maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat,” kata Mulyanto.
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga BBM. Pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi, ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun. “Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran,” ujarnya.
Mengingatkan lagi, Presiden Jokowi memutuskan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022), pukul 14.30 WIB. Keputusan ini diumumkan Jokowi di Istana Merdeka bersama jajaran menterinya. Di mana, harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Dan, Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Jokowi mengakui, keputusan menaikkan harga BBM, adalah pilihan yang cukup sulit. “Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun anggaran 2022 telah meningkat tiga kali lipat,” ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Karenanya, pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)