Dengan menyiapkan lahan yang 4 kali luas Kota Jakarta, pemerintahan Jokowi sudah mulai membangun ibu kota baru dengan proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta saat ini sudah terlalu padat dan banyak masalah.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki luas wilayah hingga 2.600 hektare atau 2,5 kali dari luas Singapura. Sedangkan luas DKI Jakarta hanya 66.150 hektare.
Untuk anggaran proyek IKN, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan proyek di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu, mencapai lebih dari Rp 460 triliun yang hanya 19-20% berasal APBN. Selebihnya berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.
Presiden Jokowi menekankan bahwa pemindahan IKN ke Nusantara merupakan pembangunan prioritas yang bisa menjadi lompatan besar untuk melakukan transformasi menuju Indonesia Maju. Pemindahan IKN yang berada di Kalimantan Timur merupakan wujud ikhtiar yang dilakukan dalam rangka pemerataan ekonomi, mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, dan menghadapi perubahan iklim. Walaupun proyek ini memicu polemik karena memaksa utang negara bertambah dan tidak menarik bagi investor asing.
Berikut ini, cerita singkat negara yang baru saja dan sedang memindahkan ibu kotanya.
1. Myanmar
Pada tahun 2005 tepatnya di tanggal 7 November lalu, junta militer Myanmar memindahkan pusat pemerintahan ke Naypyidaw dari Yangon. Naypyidaw adalah sebuah daerah terpencil di dekat kota Pyinmana. Naypyidaw yang berarti Rumah Para Raja ini berbeda dengan kota lain di Myanmar. Kota ini jauh dari kesan padat dan memiliki populasi yang lebih sedikit meskipun wilayahnya luas.
Naypyidaw berada di lokasi terpencil dengan jarak 320 kilometer di sebelah utara Yangon. Memiliki luas sekitar 4.800 kilometer persegi, Naypyidaw memiliki 20 jalur jalan raya, 4 lapangan golf, taman safari, kebun binatang hingga pagoda mewah.
Rencana dibangunnya kota baru Naypyidaw ini ambisinya akan menjadi setara dengan Canberra di Australia atau Brasilia di Brazil menjadi ibu kota dan pusat ekonomi masyarakat yang bersih dari polusi. Akan tetapi karena pembangunan yang kurang matang, Naypyidaw yang terbangun megah justru malah menjadi ‘kota hantu’ karena sepinya kegiatan masyarakat di sana.
Saat itu, pemindahan ibu kota Myanmar memakan biaya hingga US$ 4 miliar dan kota ini terkenal dengan jalan raya yang lebar dan memiliki banyak lajur.
2. Korea Selatan
Korsel tengah memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong City. Ide awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong diawali pada tahun 2002 oleh calon Presiden Roh Moo-hyun, di tengah Pemilu Presiden ke-16.
Namun untuk mewujudkan janji kampanyenya, Presiden Roh Moo-hyun harus menghadapi berbagai masalah politik di dalam negeri. Hingga akhirnya wafat di usia 62 tahun setelah terjun bebas dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di Desa Bongha.
Namun ide awal pemindahan Ibu Kota Korsel dari Seoul ke Sejong tersebut yang awalnya banyak ditentang oleh berbagai pihak, pada akhirnya menjadi legacy besar bagi Presiden Roh Moo-hyun. Akhirnya secara resmi Korsel pun memindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong.
Pemindahan dimulai dari 2007 dan ditargetkan selesai semuanya pada 2030. Artinya, proses pembangunan ibu kota baru ini memakan waktu hingga 23 tahun. Padahal, lokasi kedua kota hanya 137 km.
Untuk memindahkan ibu kota, pemerintah Korsel menyiapkan dana sekitar 22 miliar dolar AS. Pemindahan dilakukan untuk mengurangi kepadatan di Seoul sekaligus pemerataan ekonomi Korsel.
Seoul dinilai terlalu dekat dengan Korea Utara yang berjarak sekitar 40 Km dari perbatasan, sehingga terancam sangat mudah diserang.
Namun untuk mewujudkan janji kampanyenya, Presiden Roh Moo-hyun harus menghadapi berbagai masalah politik di dalam negeri. Hingga akhirnya wafat di usia 62 tahun setelah terjun bebas dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di Desa Bongha.
3. Kazakhstan
Kazakhstan melakukan pemindahan ibukota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997. Hal ini dilakukan akibat kepadatan Almaty yang juga berfungsi sebagai pusat perdagangan Negeri Asia Tengah itu.
Pada tahun 2019, Presiden negara itu Nursultan Nazabayev mengubah nama Astana menggunakan namanya sendiri. Saat ini, Nursultan masih menjadi ibukota Kazakhstan. Sejak resmi dibangun menjadi ibu kota pemerintahan, Nur-Sultan sudah menghabiskan anggaran sekitar 35 miliar dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp496,82 triliun.
Kini, Kazakhstan dengan jumlah penduduk sekitar 18,5 juta jiwa tersebut menjelma menjadi negara yang memiliki GDP per kapita terbesar di Asia Tengah. Pada akhir 2018, Nur-Sultan menyumbang 9,8 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Kazakhstan.
Dari hanya ribuan penduduk, kini Nur-Sultan dihuni 1,1 juta jiwa atau sekitar 5,9 persen dari total populasi Kazakhstan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)