News

Jajaki Koalisi Baru, Demokrat Tak Minta Jatah Cawapres

Partai Demokrat saat ini sudah mulai realistis usai cabut dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sebab kini Demokrat tidak lagi memasang target mengusulkan nama Ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres dalam proses penjajakan dengan mitra koalisi baru.

“Demokrat tidak akan meminta cawapres menjadi sebagai syarat untuk berkoalisi,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Menurutnya, sejak awal Demokrat tidak meminta jatah kursi cawapres dalam membangun koalisi, hal ini yang terjadi saat berada di KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Baca Juga:

PKB Ingin Segera Tancap Gas Menangkan Anies-Cak Imin di 2024

Herzaky mengatakan bahwa kekecewaan Demokrat terhadap KPP karena sebelumnya Anies sudah meminta AHY menjadi cawapres pendampingnya. Namun dalam keputusan akhir, NasDem justru memutuskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres pendamping Anies.

“Sudah jelas, bukan masih ingin. Sudah jelas dari koalisi sebelumnya sampai dengan sekarang, tidak ada permintaan harus menjadi cawapres,” ujar Herzaky.

Partai Demokrat sendiri hari ini telah menggelar rapat yang dihadiri oleh 38 DPD Demokrat. Dalam rapat tersebut DPD meminta kepada DPP dan Majelis Tinggi Partai menutup pintu dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres.

Baca Juga:

Move On dari Anies, Demokrat Ingin Jajaki Koalisi dengan PDIP

“Satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK. Ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu. Sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi,” kata dia.

Selain itu, Herzaky mengatakan sebagian besar DPD sudah memberikan masukan soal langkah politik ke depannya. Bahkan ada sebagian usul yang menginginkan agar Demokrat merapat ke poros koalisi yang sudah ada. Namun Herzaky masih belum mau membocorkannya soal koalisi mana yang diinginkan para DPD Demokrat.

Keputusan akhir soal arah koalisi nantinya akan diserahkan kembali kepada DPP dan Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

Baca Juga:

Meski Tunggu Moment, Kang Emil Tak Akan Langkahi Airlangga di 2024

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button