Kapolri Jenderal Listyo Sigit memutuskan untuk menambah sebanyak 400 personel ke Pulau Rempang, Batam, menyusul telah terjadi dua kali kericuhan yang bermula dari keinginan pemerintah untuk merelokasi warga setempat.
“Kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” ujar Kapolri, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Prioritas utama penambahan pasukan ini, selain untuk pengamanan juga untuk memperkuat sosialisasi ke masyarakat agar mau direlokasi. Hal ini dikatakan Kapolri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, supaya relokasi mengedepankan tindakan persuasif.
“Karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan,” kata Sigit.
Sigit mengatakan, di lain pihak pemerintah dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) juga telah memikirkan rencana relokasi, termasuk menyangkut masalah mata pencaharian masyarakat.
“Maka akan dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkah hidupnya,” kata Sigit.
Seperti diketahui, demonstrasi di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam diwarnai aksi anarkis massa yang menolak relokasi warga Pulau Rempang. Massa melempari polisi dengan batu dan juga melakukan penganiayaan. Bahkan terdapat video dimana, massa melemparkan besar dari jarak dekat ke arah personel polisi yang hanya diam dalam barikade.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah buka suara soal demonstrasi warga yang menolak proyek pengembangan Pulau Rempang, Batam. Jokowi mengatakan komunikasi yang dilakukan kepada warga kurang baik sehingga memicu kericuhan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)