Market

36 Persen Anggaran PSN Bocor ke Dompet ASN dan Politikus, PUPR: Belum Tahu


Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang bocornya 36,87 persen anggaran Proyek Strategis Negara (PSN) ke dompet aparatur sipil negara (ASN) dan politikus, bikin heboh se-Indonesia.

Dan, Ketua Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Alasannya, keduanya mendapat limpahan PSN yang anggarannya super jumbo. “Kedua kementerian itu, banyak menggarap PSN,” kata Hanifa, dikutip Kamis (18/1/2024).

Saat ditanyakan soal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah tak bisa banyak menjawab. Alasannya, dia belum tahu secara detail informasinya. Karena, pihak Kementerian PUPR belum bertemu dengan PPATK. “Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa, kita belum tahu,” kata Zainal, di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Dia mengaku belum mengetahui PSN apa yang 36,67 persen anggaranya bocor ke kantong politisi dan ASN. “Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar,” ujar Zainal.

Mengingatkan saja, kebocoran anggaran PSN sebesar 36,67 persen yang diungkapkan PPATK, angkanya cukup besar. Karena, total PSN mencapai Rp1.515,4 triliun.
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).

“Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN,” kata Natsir, Sabtu (13/1/2024).

Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button