Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fathoni mengatakan, upaya pengendalian potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan perkara mudah. perlu kerja sama dan dukungan dari swasta, termasuk industri sawit.
Agus mengatakan, jika terjadi sinergi dari banyak pihak yang berkepentingan, maka semakin mudah untuk pengendalian karhutla. Termasuk bantuan dari swasta. Yang berguna untuk penambahan pasukan dan program lainnya.
“Selama ini juga diketahui, perusahaan sudah bergerak sendiri. Jadi sudah banyak di lingkungannya masing-masing mengamankan dan melakukan penanganan terhadap pengendalian karhutla,” kata Fathoni, dikutip Jumat (13/10/2023).
Dia juga mengapresiasi bantuan dari PT Tania Selatan, Wilmar Group yang mendukung Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) mencegah karhutla. “Alhamdulillah responnya cukup baik. Ini juga akan ada bantuan-bantuan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing,” kata Fathoni.
Sedangkan Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil mengatakan, pengendalian karhutla perlu dilakukan bersama-sama, mengingat tahun ini, peristiwa tersebut telah terjadi berkepanjangan.
Hal itu diduga terkait dengan siklus karhutla empat tahunan yang terjadi di Tanah Air. “Bantuan dari perusahaan diharapkan dapat menambah sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengendalian,” ujar Yanuar.
Head Social Security and License Wilmar, M Syafei mengatakan, karhutla berdampak terhadap semuluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu pihaknya siap mendukung pemerintah dalam pengendalian karhutla.
Wilmar juga berkomitmen untuk berkontribusi, baik di dalam maupun di wilayah sekitar operasional. “Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Kami akan berkontribusi penuh dalam upaya ini,” kata Syafei.
Saat ini, kata dia, Wilmar telah membentuk tim satgas pencegahan kebakaran di setiap unit konsesi. Mereka adalah tim yang terlatih dan dibekali dengan peralatan memadai, termasuk membangun menara pantau setinggi 15 meter dan sumur bor.
“Perusahaan juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menetapkan standard operating procedures (SOP) kebakaran di lahan dan hutan di setiap konsesi,” kata Syafei.
Perusahaan juga telah menetapkan peta risiko kebakaran (fire risk map), yaitu peta untuk menentukan tinggi-rendah risiko saat terjadi kebakaran dengan penyangga (buffer) 5 kilo meter (km) dari konsesi perusahaan.
Sejak Februari 2016, Wilmar telah bergabung dalam Fire Free Alliance (FFA) bersama beberapa perusahaan lainnya, yaitu APRIL, Asian Agri, Musim Mas, Sime Darby, IOI Corporation Berhard serta lembaga sosial masyarakat IDH (The Sustainable Trade Initiative) dan PM Haze. Di mana, FFA merupakan kelompok multi-stakeholder yang berinisiatif dalam pengendalian masalah kabut asap dan kebakaran yang terjadi di Indonesia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)