Elite PDI Perjuangan (PDIP) nampaknya terpecah soal isu masa jabatan presiden tiga periode. Sebab mereka tidak satu suara menyikapi soal masa jabatan tiga periode yang disebut sebagai akar permasalahan retaknya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan berbeda disampaikan oleh dua elite PDIP yakni Ketua DPP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Keduanya nampak tidak kompak menanggapi soal isu tiga periode sebagai akar keretakan Jokowi dan Megawati.
Puan seakan mematahkan pernyataan dari kadernya yakni Adian Napitupulu yang menyebut jika Jokowi kecewa dengan Megawati karena pernah ditolak soal keinginannya menjabat sebagai presiden selama tiga periode.
Bahkan Puan memastikan Jokowi dan Megawati tidak pernah membahas soal isu masa jabatan presiden 3 periode dalam berbagai pertemuan.
“Enggak, enggak pernah setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Puan juga membantah tudingan jika hubungan Jokowi dengan Megawati tidak harmonis. Sebab video yang beredar soal Megawati menghempaskan tangan Jokowi usai turun tangga tidak bisa diartikan sebagai keretakan hubungan keduanya.
“Turun tangga kan sudah pegangan sama Mas Ganjar kemudian enggak liat namanya turun ke tangga kan fokus ke tangga jadi enggak ada saling hempas-hempas itu enggak ada sama sekali,” jelasnya.
Puan juga meragukan adanya permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Sebab masa jabatan presiden sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya darimana kemudian seperti apa,” ujarnya.
Namun pernyataan berbeda keluar dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal kerenggangan hubungan Megawati dengan Jokowi. Bahkan Hasto mengamini jika penolakan usulan masa jabatan presiden 3 periode ini menjadi akar pemasalahan retaknya hubungan Megawati dan Jokowi.
“Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Datanya itu ada cukup banyak, yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” terang Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Hasto mengaku sempat bertemu dengan salah satu menteri yang enggan dia sebutkan namanya tersebut. Dalam pertemuan itu menteri tersebut mengonfirmasi jika sikap beberapa ketua umum parpol untuk mendukung wacana tiga periode ini adalah arahan dari Presiden Jokowi yang belakangan disebut sebagai ‘Pak Lurah’.
“Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” tegasnya.
Hasto memastikan apa yang diungkapnya terkait fakta tersebut adalah kejadian politik sebenarnya. Bahkan Hasto berani bersumpah untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya soal permintaan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck, saya pertanggung jawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” ujarnya.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi, sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” pungkas Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)