Politikus Partai Golkar, Nuruf Arifin mengomentari temuan riset Center of Strategy and International Studies (CSIS) yang menyebut misinformasi sudah mulai mencuat ke permukaan. Menurutnya, edukasi adalah kunci menangkal misinformasi.
Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan edukasi publik tentang literasi media dan informasi dapat membantu masyarakat dalam mengenali dan memfilter informasi yang benar dan akurat.
Ia mengatakan melalui edukasi yang menyeluruh juga bisa membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan misinformasi.
“Harus diakui dalam strategi the art of politics, banyak partai politik yang ingin menggunakan strategi yang penting menang. Jadi memang harus kita akui Edukasi yang lebih baik akan menghindarkan masyarakat dari misinformasi,” kata Nurul dalam diskusi bertajuk ‘Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024‘ di Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Nurul berpandangan, pemilih yang terpapar secara massif oleh gangguan informasi yang salah atau menyesatkan, berpengaruh dalam membuat keputusan politik yang salah, berdasarkan informasi tidak akurat atau manipulatif.
Selain edukasi, sambung Nurul, juga perlu dibentuk tim pemantau dan pendeteksi untuk mengidentifikasi penyebaran misinformasi serta melacak sumbernya. “Kami di Golkar akan membentuknya. Jadi kami tahu di mana kami harus memeranginya,” kata Nurul.
Sebelumnya, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center (CSIS) Arya Fernandes mengatakan misinformasi jelang pemilu sudah mulai mencuat ke permukaan.
Menurutnya sudah terlihat di tengah masyarakat beberapa isu yang terkategori misinformasi, bahkan beberapa di antaranya menyasar kandidat calon presiden (capres) dan lembaga penyelenggara pemilu.
“Seperti isu tentang Anies Baswedan menjadi tersangka mengenai pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS), Ganjar didiskualifikasi Bawaslu, Ganjar terlibat BTS, dan Gibran Laporkan Anies ke KPK,” ungkap dia dalam diskusi bertajuk ‘Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024’ di Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Selain itu, isu lain yang disebut misinformasi juga menyasar penyelenggara pemilu dan lembaga TNI-Polri, seperti pencurian Formulir C1 untuk Pemilu 2024, Pemilu 2024 hasilnya sudah diketahui, TNI/Polri rapatkan barisan dukung Ganjar.
“Ada pula misinformasi yang beredar mengenai Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan sudah memiliki KTP-el,” ujar dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)