News

Temui Kapolda Bali, Ketua MUI Desak Proses Hukum Arya Wedakarna


Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, H. Mahrusun Hadyono, baru-baru ini melakukan audiensi dengan Kapolda Bali, Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra. Pertemuan ini membahas video viral Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa, yang diduga menyinggung isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

MUI Bali menilai pernyataan dari anggota DPD RI tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan antara umat Islam dan Hindu. Mahrusun meminta Putra Narendra untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Arya Wedakarna, yang akrab disapa AWK.

“Menyikapi hal tersebut, kami berharap agar Bapak Kapolda dapat menindaklanjutinya, khususnya apabila ada hukum yang dilanggar dengan adanya pernyataan tersebut,” kata Mahrusun dalam siaran pers Polda Bali, Kamis (11/1/2024).

Mahrusun juga mengharapkan Polda Bali dapat berpartisipasi dalam menyosialisasikan keberagaman yang ada di Pulau Bali. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat isu SARA.

“Kami berharap ke depannya dari Polda Bali turut serta dalam menyosialisasikan bagaimana menghormati keberagaman yang ada, khususnya di Pulau Bali ini sehingga hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan antara suku, ras, dan agama yang dapat diantisipasi lebih awal,” ujar Mahrusun.

Menanggapi hal ini, Kapolda Putra Narendra mengaku akan menindaklanjuti dugaan video viral AWK. Putra Narendra menegaskan akan memproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terdapat tindak pidana.

“Kami dari Polda Bali akan menindaklanjuti kendala-kendala yang tadi disampaikan, khususnya apabila ada hukum yang dilanggar akan kami proses sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Putra Narendra.

“Apabila tidak ada hukum yang dilanggar maka kami akan membantu menengahi dan memediasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,” tambah Kapolda Bali.

Jenderal polisi berpangkat bintang dua itu juga menyatakan bahwa Polda Bali secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebhinnekaan di Pulau Dewata, termasuk menghargai keberagaman. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya konflik antar SARA di Bali.

Kontroversi Arya Wedakarna diketahui bermula saat dirinya dirinya memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai di lokasi agar memprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali menjadi frontliner bandara. 

Pria yang pernah dipolisikan lantaran diduga mengeklaim diri sebagai Raja Majapahit itu menyebut video pernyataannya yang viral tersebut telah dipotong oleh oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button