Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan bersih-bersih terhadap Dana Pensiun di perusahaan BUMN.
Erick tidak hanya ingin fokus pada Jiwasraya, Asabri, dan Taspen, namun juga akan memperbaiki Dana Pensiun di masing-masing BUMN yang terindikasi bermasalah.
“Pekan depan saya bersama Ketua KPK akan bertemu dengan seluruh BUMN untuk bicara hati-hati, karena kita akan investigasi audit,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/1/2023).
Pertemuan BUMN dengan KPK tersebut penting, karena hanya sekitar 35 persen Dana Pensiun BUMN dalam kondisi sehat, sedangkan 65 persen lainnya terindikasi bermasalah.
“Saya mau bersih-bersih. Jangan kita hanya fokus pada Asabri dan Jiwasraya, sementara yang Dana Pensiun di masing-masing BUMN lupa,” kata Erick.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebutkan sekitar 65 persen Dana Pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus. Sehingga pemerintah perlu memperbaiki agar tidak memburuk seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.
Pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan Dapen di BUMN.
Kementerian BUMN berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan Dapen BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023 mendatang.
Erick mengaku ingin Dapen BUMN bisa dikelola secara profesional. Ada pun saat ini Dana Pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
Erick pun menjelaskan telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan.
Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)