Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak layak dipuji Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Aminudin, sebagai kepala daerah yang tegas dan bersih. Pasalnya, publik tidak lupa nama Ganjar terseret perkara megakorupsi e-KTP yang pernah ditangani KPK.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman menilai seharusnya KPK mengusut tuntas perkara e-KTP. Bukan memberi pujian kepada Ganjar yang pernah diperiksa penyidik KPK dan dihadirkan jaksa dalam persidangan perkara korupsi e-KTP.
“Setidaknya KPK tidak perlu memuji Ganjar jika tidak mampu tuntaskan e-KTP,” kata Boyamin, kepada Inilah.com, Rabu (6/4/2022).
Ganjar pernah diperiksa KPK terkait kapasitasnya selaku pimpinan Komisi II DPR yang membahas proyek pengadaan e-KTP. Boyamin bahkan menyinggung, eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, membuat pengakuan Ganjar menerima aliran dana dari proyek itu.
Pengakuan Nazaruddin menyebutkan Ganjar menerima US$100.000 dari proyek e-KTP. Malahan politisi PDIP ini disebut sempat menolak karena berharap diberikan US$500.000.
Menurut Boyamin, pujian yang diberikan KPK itu justru menyiratkan lemahnya KPK dalam penanganan perkara korupsi. “Untuk pujian KPK kepada Ganjar itu sangat tidak layak karena Ganjar punya catatan terkait korupsi e-KTP,” kata Boyamin
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri enggan mengomentari pujian yang dilontarkan Aminudin kepada Ganjar. Termasuk ketika disinggung apakah KPK bakal memberi klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Dihubungi terpisah, Dewan Penasihat Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute, Hotman Tambunan, turut mengecam pujian tersebut. Dia menilai pujian lebih tepat diberikan kepada tokoh bangsa yang memiliki intergritas.
“Pujian antikorupsi saat ini hanya pantas diberikan kepada Jenderal Hoegeng, Baharudin Lopa dan Moh Hatta,” kata Hotman yang pernah menjabat Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi KPK. [WIN]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)