Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang melakukan tinjauan lapangan ke lima titik pemondokan jemaah di Kota Mekah, Arab Saudi, Sabtu (24/6/2023).
“Timwas DPR memantau pelaksanaan Ibadah haji tahun ini. Kami menurunkan tim sampai lima kelompok untuk memantau akomodasi di beberapa sektor yang kita kunjungi. Ada teman-teman yang di bidang kesehatan, ada bidang transportasi, ada katering, ada juga sumber daya manusia,” ujar Marwan di Mekah, dalam keterangannya dikutip Minggu (25/6/2023).
Politisi PKB ini menjelaskan Timwas Haji DPR RI yang dipimpinnya meninjau beberapa sektor yang dikunjungi, ada sektor 1 meliputi Jawa Barat sebagian Banten, kemudian sektor 9 diisi dari sebagian Sumatera Utara dan sebagian dari DKI Jakarta.
Menurut Marwan, ppada dasarnya layanan pemerintah terhadap jemaah haji sudah cukup memadai untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Baik itu hotel, kesempatan beribadah, dan fasilitas kesehatan yang bisa mudah menjangkau jemaah.
“Kami tadi sampai melihat kamar-kamar di dalam hotel-hotel itu. Kalaupun di dalamnya itu ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para jemaah, tapi itu sesuai dengan ukuran kamar. Kalau ukuran kamarnya kecil hanya 4 tempat tidur, yang besar 6 tempat tidur, jadi tidak ada persoalan dengan angka, sebetulnya itu ketercukupan ruangan. Tentu saja, kalau ruangannya besar yang akan berakibat hanya kamar mandi, antreannya lebih panjang,” urai Marwan.
Namun demikian, legislator Dapil Sumatera Utara II juga memberikan catatan beberapa hal atas hasil tinjauannya. Pertama mengenai ibadah, yaitu nantinya perlu perbaikan. Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jemaah mendapatkan kesempatan ‘arbain’ di Madinah. Kali ini temuan Timwas Haji DPR mendapatkan beberapa kelompok jemaah yang tidak dapat arbain karena di Madinah itu hanya waktu yang terpakai 8 hari.
“Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu salat berjemaah tidak dapat arbain. Ada yang memang cukup karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah. Supaya jemaah ini merasa tenang, merasa puas bahwa mereka bisa arbain,” jelas Marwan.
Yang kedua, ungkap dia, catatan khususnya soal makanan. Ada kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah disiapkan makan. Pihak DPR tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, sehingga hal itu ditiadakan.
Marwan juga menemukan di beberapa sektor tersebut diselesaikan per kloter atau per rombongan yaitu jemaah bisa memesan di lingkungan hotel. Harganya juga lumayan murah, ada yang hanya 12 riyal sampai 20 riyal dengan lauk yang lumayan. Contohnya ada kangkung, ada bayam, ada ayam, dan ada sambalnya. “Itu cukup murah, tapi kami menduga bahwa ini kalau disiapkan lewat katering tidak juga bisa memadai kalau melayani sampai 26 ribu orang dalam satu hotel. Itu harus diselesaikan dengan per kloter,” terangnya.
Untuk ke depannya, lanjut dia, persoalan tersebut mungkin bisa disepakati bersama pemerintah untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa mie instan. “Kalau makan Pop Mie, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan Pop Mie dan Indomie, kita khawatir kesehatan jemaah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Itu harus kita hindari. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jemaah bahwa mereka punya siasat lah untuk itu,” tegas Marwan.
Sedangkan ketiga yang menjadi catatan, yaitu mengenai jemaah lanjut usia atau lansia. Apalagi hal ini terkait dengan tagline-nya pemerintah bahwa tahun ini layanan Indonesia “Haji Ramah Lansia”. “Ramah Lansia itu bukan hanya tagline saja sebetulnya kita maksudkan, kita berkeinginan Ramah Lansia itu masuk di dalam akomodasi, konsumsi, dan lain-lain,” ujarnya.
Misalnya, penempatan kamar para jemaah lansia tidak di lantai yang tinggi, namun ditempatkan di lantai yang tidak terlalu tinggi atau di lantai-lantai bawah. Namun persoalannya, karena sebagian besar jemaah lansia berkebutuhan ini tidak ada pendamping, maka harus mengikuti rombongannya sendiri.
“Kita juga menemukan tadi di beberapa kamar ada yang lansia berkebutuhan khusus, itu karena kerelaan dari para jemaah satu kelompoknya. Bahwa kebutuhannya di kamar khusus itu soal kamar mandi diurus oleh teman-temannya satu kelompok. Tentu kalau disebutkan keberatan kah jemaah, tentu keberatan. Tapi dari sisi kemanusiaan, sisi ibadah, mereka tetap melakukannya itu dengan ikhlas. Mereka kerjakan mengganti popok, menyiram kamar mandi, dan lain-lain,” beber Marwan.
Tentunya, sambung dia, hal-hal tersebut bukan tugas jemaah, namun karena ada jemaah berkebutuhan khusus maka mereka melakukan tugas seperti itu. “Itu satu sisi yang positif dari jemaah kita, kerelaan para jemaah yang membantu itu luar biasa. Saya mengapresiasi jemaah-jemaah kita yang berada di dalam satu kamar ada yang lansia berkebutuhan khusus itu ditangani dengan baik dan itu tidak mudah,” tutur Marwan.
Kemudian mengenai kesehatan di pemondokan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini melihat sebetulnya dari sisi antisipasi sudah cukup. “Tadi ada sebutannya posko kesehatan satelit, itu berada di kloter-kloter di hotel-hotel. Tapi selain itu ada pospos kesehatan, ada kesehatan dakar dan lain-lain,” ujar Marwan.
Ia menegaskan bahwa beberapa catatan dari temuan-temuan itu memang perlu untuk diperbaiki ke depannya. “Kami di DPR, ke depan akan membuat perhajian kita ini lebih baik, mempercepat proses. Sekarang daftar tunggu kita sudah cukup panjang, melelahkan sekali bagi jemaah untuk menunggu. Ada yang 40 tahun kalau di tempatnya Pak Samsun Niang, 47 tahun itu terlalu lama menunggu,” ungkap Marwan.
“Kami lagi mau merancang seperti apa cara mempercepat seperti itu. Maka setelah kita lihat kunjungan-kunjungan seperti ini tentu sebagian kita merasa bergembira, jemaah terlayani dengan baik, sebagian lagi kita catat untuk perbaikan ke tahun-tahun mendatang,” tuturnya.
Kunjungan Timwas Haji DPR ke pemondokan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang diikuti oleh Anggota DPR antara lain Samsu Niang, Delmeria, Saifullah Tamliha, Yandri Susanto, Heru Widodo, Endang Maria Astuti, T. A. Khalid, Gilang Dhiela Fararez, Eva Yuliana, dan Moh. Rano Al Fath.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)