Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengkritik sikap Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin terhadap Muhammadiyah. Menurut Mulyanto, tindakan peneliti tersebut tidak mencerminkan jiwa peneliti yang seharusnya toleran, sistematis, obyektif, dan rasional.
“Jiwa peneliti itu toleran, sistematis, obyektif dan rasional bukan main ancam membunuh, bila ada perbedaan dalam metodologi suatu permasalahan,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Selasa (25/4/2023).
“Ini kan memalukan sekaligus membahayakan. Ancaman pembunuhan terhadap sekelompok orang itu bukan perkara remeh temen dan bisa dimaklumi,” lanjutnya.
Mulyanto menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi indikator lemahnya penataan sumber daya manusia (SDM) di BRIN pasca peleburan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan ke dalam BRIN. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mengembalikan lembaga Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT, dan LIPI ke format semula untuk optimalisasi pembinaan SDM.
Selain itu, Mulyanto mengungkapkan bahwa temuan Ombudsman RI sebelumnya menyatakan bahwa rekrutmen peneliti BRIN melanggar prosedur, lemah koordinasi, dan tidak dipersiapkan dengan baik. Akibatnya, banyak peneliti yang tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala dengan tugas-fungsi, peralatan lab, aset, struktur organisasi, dan anggaran riset.
“Sampai hari ini masa transisi dan konsolidasi tersebut belum tuntas. Bahkan Komisi VII DPR RI telah merekomendasikan secara resmi kepada Pemerintah dalam kesimpulan Rapat Kerjanya untuk mengganti Kepala BRIN yang sekarang,” tegas Mulyanto.
Ia menambahkan bahwa BRIN saat ini telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi, dan gemuk, yang berdampak pada kinerja yang lamban dan rentan terhadap penyakit degeneratif. Mulyanto juga menyoroti pelanggaran regulasi perundangan yang terjadi akibat peleburan kelembagaan Iptek yang dipaksakan.
Sebelumnya, perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah menjadi perdebatan di media sosial. Peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin, berkomentar bahwa Muhammadiyah tidak taat pada keputusan pemerintah karena berbeda penetapan Lebaran 2023. Komentar tersebut direspons oleh Andi Pangerang Hasanuddin dengan nada sinis dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)