Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seakan sedang menuduh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah berpihak pada salah satu paslon.
Ia menyebut video viral capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menarik kerah jaket Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan video ‘Ndasmu etik ‘ telah lenyap di sosial media.
Selain itu, Hasto juga menyuarakan kesulitan kubu paslon nomor urut 3, kesulitan mengunggah video kampanye capres Ganjar Pranowo untuk dipublikasikan di dunia maya.
“Tahu tidak, kekuasaan pemerintah dikerahkan, sehingga video-video ‘Etik Ndasmu’ dan ‘Kerah Bahlil Ditarik’ dilenyapkan. Video-video yang menceritakan Ganjar sulit di-upload,” kata Hasto dalam sambutannya di acara Peresmian Kantor TPD Ganjar-Mahfud di Jawa Barat, Minggu (24/12/2023).
Menurut Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kembali menyinggung video viral Prabowo. Dia mengatakan, sikap eks Danjen Kopassus itu menarik jaket Bahlil menunjukkan tidak mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak pernah berperilaku kasar. “Ini menunjukkan bahwa mereka yang berperilaku kasar bukan Jokowi, Prabowo bukan Jokowi,” ucap dia.
Lalu Hasto membandingkan, sosok pemimpin yang berani sekaligus mengedepankan keadaban ada di capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Politik itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang keluarganya baik, karakternya baik, kepedulian pada rakyatnya baik. Memimpin Indonesia tidak bisa dengan marah-marah, tidak bisa dengan melempar ponsel,” ujar pria berkacamata itu menuturkan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI, TB Hasanuddin meminta agar TNI, Polri, Kejaksaan hingga Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) dapat menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan pilpres 2024.
Ia mengatakan hal ini bukan tanpa sebab, melainkan karena belakangan ini menilai bahwa Kemenkominfo seakan sedang bertindak tidak netral, dengan memblokir beberapa akun di media sosial yang bersifat kritis.
“Saya ingatkan, atas nama saya anggota Komisi I, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo,” ujarnya di Jawa Barat, Minggu (24/12/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)