Pekan lalu Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata di Gaza melalui resolusi 2728 yang disahkan dengan hasil 14-0. Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu negara yang memiliki hak veto abstain dalam pemungutan suara. Apakah keputusan itu hanya pelipur lara dan tidak mengikat?
Washington telah memblokir tiga resolusi gencatan senjata sebelumnya dengan menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Sementara Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan Resolusi 2728 tidak mengikat pada beberapa konferensi.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728 menuntut gencatan senjata segera selama sisa bulan Ramadan yang dihormati semua pihak dan mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan yang langgeng. Mereka juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, sekitar 250 orang disandera. Sekitar 130 sandera masih ditahan di Gaza, menurut Israel, 34 di antaranya diperkirakan tewas. Serangan Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 32.600 orang, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Pada bulan Januari, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa “masuk akal” Israel melanggar Konvensi Genosida di Gaza.
Pesan Amerika Mengenai Resolusi 2728
Berbicara kepada Dewan Keamanan dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyebut dokumen tersebut “tidak mengikat”. Dia mengatakan Washington tidak dapat memberikan suara setuju karena Amerika Serikat tidak setuju dengan semua isi resolusi tersebut.
Juru bicara Gedung Putih John Kirby dan Karine Jean-Pierre juga menggambarkan resolusi tersebut sebagai resolusi yang tidak mengikat. “Karena teks final tidak memuat bahasa utama yang kami anggap penting, seperti mengecam Hamas, kami tidak dapat mendukungnya,” kata Kirby kepada wartawan, Senin. “Meskipun demikian, karena hal ini cukup mencerminkan pandangan kami bahwa gencatan senjata dan pembebasan sandera harus dilakukan secara bersamaan, kami abstain.”
Pada hari Selasa, Miller mengklarifikasi definisi AS mengenai resolusi tersebut sebagai tidak mengikat. “[Resolusi] tidak membebankan kewajiban baru apa pun kepada para pihak, seperti misalnya beberapa resolusi PBB yang memberlakukan sanksi wajib yang memaksakan persyaratan nyata pada masyarakat untuk melaksanakannya,” katanya. Namun, AS yakin resolusi tersebut “memiliki bobot” dan “harus dilaksanakan,” tambahnya.
Apa Kata Pakar Hukum?
Luigi Daniele, dosen senior hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional di Nottingham Trent University, mengatakan penjelasan Miller tentang mengapa AS menyebut resolusi tersebut tidak mengikat adalah tidak masuk akal secara hukum. “Apa yang coba dilakukan Miller adalah meremehkan sifat mengikat dari resolusi tersebut,” kata Daniele kepada The New Arab (TNA) pada hari Kamis (28/3/2024).
“[Hal ini] juga merugikan diri sendiri karena jika resolusi tersebut tidak mengikat, bahkan permintaan untuk melepaskan sandera tanpa syarat pun tidak mengikat.” Daniele mengatakan jika tugas kuliah yang diserahkan oleh seorang mahasiswa sarjana hukum menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB tidak mengikat, maka kesalahan tersebut akan bernilai kegagalan.
Marika Sosnowski, peneliti pascadoktoral di fakultas hukum Universitas Melbourne, mengatakan kepada TNA bahwa “tidak jujur” jika mengatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan tidak mengikat. “Menurut hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan mengikat semua negara anggota PBB. Ini termasuk Israel dan Palestina, yang berstatus pengamat PBB,” tulisnya dalam artikel hari Selasa untuk situs akademis The Conversation.
Kepada The New Arab dia mengungkapkan keyakinannya bahwa AS sedang mencoba untuk mengurangi pentingnya Resolusi 2728 pada tingkat politik terkait hubungannya dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan delegasi ke AS setelah Washington abstain sehingga resolusi tersebut bisa disahkan.
Meskipun Amerika berpandangan bahwa resolusi tersebut tidak mengikat, Sosnowski mengatakan, Miller telah menyatakan bahwa resolusi tersebut mengikat namun sulit untuk ditegakkan sehingga penegakan hukum akan dilakukan melalui perundingan yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir.
“Kami percaya [resolusi] dapat dilaksanakan melalui perjanjian gencatan senjata yang menjamin pembebasan para sandera. Ini merupakan hal yang kami coba capai melalui negosiasi,” kata Miller kepada wartawan, Rabu.
Sosnowski mengatakan Resolusi 2728 menggunakan bahasa yang sangat keras ketika “menuntut” gencatan senjata segera dan pembebasan sandera. Selain menyerukan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza.
Hanya saja, ia menambahkan, negara-negara atau organisasi lain seperti UNRWA, badan pengungsi Palestina di PBB, tidak diizinkan berdasarkan resolusi tersebut untuk memasuki Gaza tanpa izin Israel atau Mesir.
Hannah Birkenkötter, asisten profesor di departemen hukum Universitas ITAM Meksiko, menulis dalam sebuah posting blog bahwa Dewan Keamanan dapat mengadopsi resolusi yang mengikat secara hukum. Tidak ada kewajiban hukum jika resolusi Dewan Keamanan “menggunakan bahasa yang bersifat imbauan [yang memberi semangat]” seperti merekomendasikan tindakan, katanya.
Namun dia menambahkan bahwa Resolusi 2728 “tegas dan kuat” menuntut gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dia mengatakan resolusi tersebut mengikat Israel dan semua negara anggota PBB lainnya, dan menambahkan bahwa tuntutan gencatan senjata serta pembebasan sandera “hanya dapat dipahami jika merujuk langsung ke Hamas juga”.
Kantor Netanyahu mengatakan bahwa Resolusi 2728 menyerukan gencatan senjata yang tidak bergantung pada pembebasan sandera. Anggota parlemen Konservatif Inggris Theresa Villiers mengatakan bahwa resolusi tersebut “memutus hubungan gencatan senjata [dari] pembebasan sandera”, namun Miller mengatakan sehari sebelumnya bahwa AS tidak percaya hal tersebut terjadi.
Daniele, dosen Nottingham Trent University, mengatakan kunci untuk memahami hubungan antara dua isu dalam resolusi tersebut adalah dengan memeriksa secara logis bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi.
Pemerintah Israel tampaknya meminta Hamas menyerah dan membebaskan para tawanan, sementara pemerintah Israel terus membunuh dan menahan warga sipil Palestina. “Jelas bahwa… pembebasan para sandera dan gencatan senjata memiliki kaitan yang erat,” tambahnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)