Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam proses pemilu khususnya Pilpres 2024. Sebab sebagai pimpinan nasional Jokowi harus memberikan contoh baik dan tidak mempengaruhi masyarakat.
AHY mengimbau kepada seluruh pimpinan eksekutif baik di pusat maupun daerah fokus pada tugas-tugasnya khusnya pada isu-isu kebangsaan.
“Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya, tidak dipenuhi aspirasinya,” kata AHY di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Dia mengakui bahwa pimpinan nasional seperti presiden hingga kepala daerah memiliki hak untuk menyampaikan referensinya soal pilpres. Namun dia berharap para pemimpin tersebut tidak menyibukan diri dengan urusan politik di 2023.
“Saya hanya berharap Indonesia hari ini tahun 2023 bukan hanya pemilu yang harus diurusin,” terang AHY
Ia menyinggung Indonesia sebagai negara besar tentu memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi. “Isu-isu kerakyatan, mulai dari ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan juga keadilan, penegak hukum, banyak sekali isunya,” ujarnya.
Ia tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi memiliki preferensi pilihan mengenai sosok capres selanjutnya, hanya saja ia mengingatkan mengenai ruang bagi rakyat dalam mengawal demokrasi ini.
“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat, dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” pungkas AHY.
Jokowi Beberkan Kriteria Pemimpin Masa Depan
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengingatkan soal sosok calon pemimpin masa depan saat menghadiri acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) kemarin.
Jokowi menilai, Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya duduk di Istana Negara dan tanda tangan berkas saja. “Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu,” ucapnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Menurutnya, pemimpin ideal masa depan harus mempunyai strategi baik ekonomi hingga politik dalam membangun negara. “Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara lain,” sambungnya.
Ia mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara yang besar membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Maka, tutur Jokowi, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani. Yakni pemberani demi kepentingan rakyat.
“Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani. Yang berani, pemberani demi rakyat,” katanya berapi-api.
Menurutnya, pemimpin yang tepat ialah yang bisa memahami negara ini. Pemimpin, kata Jokowi, harus tahu bagaimana memanfaatkan potensi negara ini demi kemajuan.
“Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu, harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)