Pesta demokrasi lima tahunan sudah di depan mata. Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang dari dua bulan. Sedangkan pemungutan suara Pemiu 2024 terhitung tinggal 170 hari lagi.
Di tengah akan meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia menuju pemilu, ada satu ancaman serius yang saat ini menjadi sorotan, yaitu polusi udara. Tak tanggung-tanggung, Jakarta termasuk daerah-daerah di sekitarnya baru-baru ini termasuk dalam kota dengan polusi udara yang terburuk di dunia. Kualitas udara di Jakarta pada Kamis (24/8/2023), berada dalam status tidak sehat berdasarkan nilai panduan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sejumlah upaya mulai dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara di Ibu Kota dan daerah penyangganya. Dari mulai menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penerapan kendaraan ganjil genap di Jakarta, hingga uji coba WFH bagi ASN dengan persentase kehadiran 50% di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Namun persoalannya hingga sekarang, belum tampak tanda-tanda bakal bisa mengatasi masalah besar yang mengancam kesehatan masyarakat luas itu. Bahkan pemerintah sendiri saling silang pendapat mengenai faktor-faktor penyebab polusi udara di wilayah Jabodetabek belakang ini.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera memandang sangat seriusnya masalah polusi udara yang harus segera diselesaikan pemerintah. Politikus PKS yang komisinya antara lain mengurusi pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan itu bahkan menyatakan jika tidak diselesaikan segera bisa jadi bencana nasional.
“Jangan anggap remeh. Bisa mengancam bukan hanya pemilu, tapi juga mengancam kehidupan semua. Jangan sampai kejadian COVID-19 yang mengancam semua terulang,” kata Mardani kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Mardani juga mengingatkan bila masalah polusi udara tidak diselesaikan segera maka bisa mengganggu proses pelaksanaan Pemilu 2024. Ia pun menekankan perlu antisipasi ancaman kesehatan karena polusi ini. Apalagi, kata Mardani, Perhimpunan Dokter Penyakit Paru Indonesia sudah memberikan warning.
Ia pun menyoroti keberadaan banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitar Jabodetabek yang dianggap banyak memberi polutan. Bagi Mardani, kini semua tergantung keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah dengan tegas dan sigap. “Mesti ada langkah berani dan tegas menyelesaikan masalah ini.”
Tahun Politik
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mencermati dampak buruk masalah polusi udara di tahun politik. “Nanti kita lihat, kalau memang ini toh kemudian risikonya yang berdampak ekstrem seperti yang kemarin pandemi COVID-19, ini akan ada dampak politiknya,” kata Firman kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (26/8/2023)/
Firman, yang komisinya antara lain membidangi lingkungan hidup menekankan bahwa jangan sampai masalah polusi udara nanti memunculkan kebijakan politik yang pada akhirnya mengundur pelaksanaan pemilu. “Membatalkan pemilu, tidak perlu. Dan ini masih bisa diatasi, namun yang saya sayangkan itu adalah tindakan mengatasi polusi udara ini kan parsial,” ujar Firman.
Dalam pandangan Firman, sejauh ini masalah polusi udara belum akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu. “Saya sendiri yang di DPR ini sudah 20 tahun mengkritisi yang namanya polusi udara di DKI sudah di ambang batas,” ungkap dia.
Ia mengakui masalah polusi yang terjadi saat ini memang sudah serius, namun semua kembali pada masalah penanganannya, sehingga tidak perlu dianggap mengancam pelaksanaan pemilu. “Biar pemilu jalan, ini tidak begitu seperti COVID kemarin, kok. Kita masih bisa atasi dengan menggunakan masker, kita masih atasi dengan cara-cara lain.”
Menurut Firman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan penyemprotan seperti di China. “Di China itu setiap malam dilakukan penyemprotan, (hujan buatan juga) ya dilakukan tindakan jangan hanya pada berdebat,” kata dia menegaskan.
Ia lantas menyinggung pihak Kementerian Perhubungan yang melakukan uji emisi kendaraan bermotor, yang menurutnya tidak bisa diandalkan begitu saja untuk mengatasi polusi. “Bukan itu, itu kan salah satu sebab akibat. Hulunya seperti apa. Industri manufaktur yang masih menggunakan bahan baku batu bara itu kan juga perlu dilakukan audit,” ungkap Firman.
Firman menyebut faktor polusi dari emisi kendaraan kalau kendaraannya bukan kendaraan tua tidak menjadi masalah karena emisi karbonnya masih memenuhi persyaratan.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mendesak pemerintah bisa segera mengatasi persoalan polusi udara. “Kalau di daerah-daerah lain seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan tidak ada indikasi polusi udara yang akut begitu, hanya Jakarta saja,” ujar Aminurokhman kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Aminurokhman menegaskan bahwa pemilu harus tetap berjalan seusai jadwal dan pemerintah mesti mengantisipasi dampak polusi udara bagi masyarakat di tahun politik agar tidak menjadi korban. “Tentu ada mekanisme yang harus dipersiapkan, mungkin pakai masker, Mungkin di indoor kan, jadi tetap bisa dicari jalan keluar,” ungkapnya.
Dengan begitu, dia menambahkan, masalah polusi udara jangan sampai mengorbankan agenda politik lima tahunan karena tentunya ada risikonya yang harus ditanggung kalau ada hal-hal yang dapat menggangu jalannya pemilu. “Kita tidak ingin itu terjadi,” ucap Aminurokhman.
Jakarta Barometer
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. R. Siti Zuhro menyebut ketika Jakarta menghadapi banjir, waktu itu bisa diatasi dengan antara lain menghalau mendung dengan menggunakan teknologi sehingga hujan tidak jatuh di wilayah Jakarta. Kata Siti, pengalaman tersebut mestinya menginspirasi para pengambil kebijakan untuk sesegera mungkin meresponsnya dengan penggunaan teknologi juga.
“Meskipun telah ada kebijakan agar ASN/PNS bekerja dari rumah (WFH), mungkin ini baru salah satu poin solusi yang pastinya belum cukup signifikan, mengatasi polusi udara yang sudah sangat serius sekarang ini,” tutur Siti kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/8/2023).
Masalahnya, ujar Siti menekankan, bila polusi udara yang akut tersebut tidak teratasi secara tepat dan cepat bisa menimbulkan dampak-dampak negatif, baik terhadap dinamika perekonomian Indonesia maupun politik, mengingat saat ini Indonesia sedang menyongsong Pemilu 2024 yang tantangannya juga tidak kecil.
“Aktivitas ekonomi terganggu karena Jakarta terganggu. Demikian juga politik dan semua tahapan pemilu serentak menuju tahun 2024, bisa jadi akan terkena dampaknya karena mengurangi keleluasaan lalu lalang atau lalu lintas dari dan ke Jakarta,” ungkap Siti.
Dia juga mengingatkan bahwa sebagai ibu kota negara, Jakarta tetap akan menjadi barometer penting kegiatan ekonomi dan politik. Bila Jakarta lesu maka akan berdampak terhadap daerah-daerah lain.
Bila kelesuan ini terus berlanjut, maka ini akan merembet ke persoalan legitimasi pemerintah. Hal ini kemungkinan besar akan mengurangi kepercayaan publik pada pemerintah, yang dinilai belum maksimal dalam mengatasi masalah genting polusi yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat Jakarta.
“Isu kesehatan akan mengedepan. Sementara Indonesia baru keluar dari krisis Kesehatan pasca COVID-19 yang ternyata belum usai,” tutur Siti.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)