Laporan Bank Dunia tahun 2023 yang menyebut indeks kinerja logistik (Logistic Performance Index/LPI) Indonesia anjlok, membuat kaget banyak pihak. Termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan. Tapi, jangan lantas marah-marah, karena percuma juga.
Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyarankan pemerintah untuk introspeksi, ketimbang marah-marah menyikapi jebloknya hasil survei LPI 2023 dari Bank Dunia, sebesar 3,15. Posisi LPI Indonesia ini, tergelincir 17 level dari 63 ke 46 pada tahun ini.
“Kalau ada yang marah-marah, itu tidak mencerminkan sikap legowo, serta kurang menghargai penilaian serius dari lembaga keuangan global yang kompeten,” kata Matnur, sapaan akrabnya kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Angka LPI Indonesia pada 2023, cukup jauh ketimbang Singapura yang skornya 4,3 yang berada di posisi puncak, atau Jepang yang berada di peringkat 15 dengan skor 3,9. Survei Bank Dunia ini dilakukan di 139 negara, mengukur berbagai aspek logistik mulai dari kecepatan pengiriman atau pengangkutan barang hingga pelayanan dalam bisnis logistik.
Untuk mengukur LPI suatu negara, Bank Dunia fokus kepada enam indikator. Mulai dari kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timeline, serta pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).
Lalu, apa yang salah dengan rezim Jokowi yang begitu gencar membangun infrastruktur sejak 2014, yang menghabiskan anggaran hingga Rp3.309 triliun?
Per September 2022, Jokowi berhasil membangun 2.042 kilometer (km) jalan tol, dan 5.515 km jalan tol. Selain itu, dibangun 16 bandara baru serta perbaikan 38 bandara. Untuk pelabuhan baru yang dibangun mencapai 18 pelabuhan, dan 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
Tahun ini, 29 proyek bandara diupayakan rampung dan 9 konstruksi ditargetkan rampung. Jauh bila dibandingkan sebelum 2014 yang hanya terdapat 24 pembangunan bandara.
Menurut Matnur, pemerintahan Jokowi gencar membangun infrastruktur berbayar alias jalan tol yang justru bikin mahal biaya logistik. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sejak Oktober 2014 hingga Maret 2023, Jokowi membangun jalan tol sepanjang 1.848,1 km.
“Ini dianggap sebagai keberhasilan luar biasa dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya (2004-2014) yang hanya membangun jalan tol sepanjang 212 kilometer,” tutur Matnur.
Ironisnya, pembangunan infrastruktur justru menyisakan masalah besar bagi masyarakat, khususnya generasi Indonesia di masa depan. Karena, beban utang pemerintah meroket seiring masifnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Tentu saja, generasi masa depan yang harus menanggungnya.
“Terbukti kan, semuanya (pembangunan infrastruktur) tidak memberikan dampak positif pada peningkatan LPI. Ini namanya sudah jatuh, tertimpa tangga. Lantas untuk siapa pembangunan infrastruktur jor-joran itu,” kata Matnur.
Semakin mahalnya biaya logistik yang ditandai dengan anjloknya skor LPI Indonesia, kata Matnur, menandakan kebijakan infrastruktur yang diambil pemerintah saat ini, salah arah dan bisa berdampak hukum kepada para pengambil keputusan hari ini.
Sebelumnya, Menko Luhut menyatakan rencana akan bertanya langsung kepada Bank Dunia terkait anjloknya LPI ini. Sebab, Luhut menilai, laporan LPI 2023 itu, bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.
“Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, nggak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya ‘Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia), tell me. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 jadi 63,” katanya.
LBP mengklaim, sejak 2019, pemerintah berhasil mengurangi biaya logistik di pelabuhan Indonesia, terbukti dari penurunan total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen. Tapi itu menjadi tidak penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan LPI Indonesia jeblok, pak.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)