Secara tidak langsung pernyataan capres Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jeblok, turut menyentil pasangannya sendiri, Mahfud MD.
Sebagai Menko Polhukam, tentu Mahfud tidak mau di bilang gagal, sebab bidang hukum ada di bawah koordinasinya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun membela diri.
Mahfud mengatakan maksud dari perkataan Ganjar adalah penilaian usai putusan MK soal syarat capres-cawapres. Ia mengklaim, justru penegakkan hukum memiliki nilai tertinggi ketika dirinya menjabat.
Hal tersebut, kata Mahfud, ditunjukkan dengan persentasenya yang mancapai 64 persen berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas terakhir.
“Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir, penegakan hukum itu 64 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya,” ucap Mahfud di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
Mahfud juga turut menyinggung kepuasan masyarakat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 73 persen. Ditambah kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan yang berada diangka 76 persen. “Buka saja survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas, gitu saja,” tuturnya.
Diketahui, Ganjar sebelumnya menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023). Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya Uceng kemudian dijawab Ganjar turun.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK. “Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya.
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. “Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ucapnya.
Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. “Dengan kasus itu jeblok jadi 5 nilainya,” jawab Ganjar, yang disambut riuh hadirin.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)