Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid meminta seluruh pihak supaya tidak mencoba menarik TNI ke dalam peta persaingan Pilpres 2024.
Pernyataan ini diungkapkan Meutya, dalam menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI.
“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada,” tegas Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
“TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” sambungnya.
Jika memang terjadi pelanggaran di lapangan, kata dia, maka perlu diusut, baik terhadap oknum TNI maupun simpatisan parpol perlu ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengajak seluruh pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Terlebih berdasarkan hasil survei CSIS terakhir, kepercayaan publik terhadap TNI ada di urutan pertama, yakni 91,2 persen.
“Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis,” pungkas Meutya.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Hasto menegaskan bahwa pihaknya turut protes secara keras atas tindakan oknum TNI Tersebut.
“Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo, karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI,” ujar Hasto, Minggu (31/12/2023).
Hasto melanjutkan bahwa pihaknya menduga tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang posisinya sebagai Menteri Pertahanan dan juga kandidat peserta Pilpres.
“Sehingga tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Pak Prabowo. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut,” imbuhnya.
Meskipun begitu, PDI Perjuangan meminta Panglima TNI untuk secepatnya melakukan tindakan terhadap oknum itu agar tidak mencederai netralitas TNI.
“Nama baik TNI, juga Polri dan aparatur negara lainnya, jangan dikorbankan dengan aksi oknum-oknumnya. Karena itulah Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu,” tegas Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)