Capres-Cawapres Diingatkan Tak Jadikan Pembagian Sembako Alat Politik

Aksi bagi-bagi sembako diprediksi bakal marak  jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Para calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pun diingatkan tidak menjadikan pembagian sembako sebagai alat politik untuk memengaruhi pilihan masyarakat.

“Biarkan demokrasi tumbuh sehat dan subur,” kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Kantor Lembaga Survei KedaiKopi, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Hendri menilai, pembagian sembako sebagai bagian dari kampanye kerap dianggap wajar, bahkan dinanti-nantikan.

“Dalam keadaan yang demikian, komunikasi yang berlangsung pasti bukan jenis komunikasi rasional, kaya argumen, dan terbuka,” ujar Hendri seperti dikutip Antara.

Meski begitu, dia memandang, pembagian sembako sebagai bagian dari kampanye sejatinya manipulasi demokrasi.

“Prinsip-prinsip demokrasi diabaikan. Demokrasi merosot tajam. Ruang demokrasi berubah menjadi ruang transaksi sembako,” katanya melanjutkan.

Menurut Hendri, pembagian sembako sebagai bagian dari kampanye pun dapat mengancam kehidupan masyarakat.

“Pribadi yang masuk arena publik, bukan yang punya kapasitas dan integritas. Yang masuk, adalah dia yang mampu membawa sembako,” katanya.

Tak hanya itu, Hendri menyebut, pembagian sembako untuk meyakinkan masyarakat memilih salah satu pasangan capres-cawapres juga wujud pendidikan politik yang tak tepat. Praktik ini dapat membuat masyarakat menjadi pemilih yang tak rasional, dan hanya memilih capres-cawapres yang membagikan sembako.

“Masyarakat dikhawatirkan menjadi semakin tidak peduli pada pemilu. Akibatnya, pemilu dianggap hanya urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai, dan para kandidat dan bukan urusan rakyat,” tutur Hendri.

Sejatinya, dia berharap, pemilihan presiden dapat dijadikan pendidikan politik akbar bagi masyarakat dengan menghadirkan pertarungan gagasan dan strategi pembangunan capres-cawapres. Negara pun diminta dapat menjamin rasa aman masyarakat agar pendapat yang berbeda tidak menimbulkan masalah hukum.

“Rakyat ingin agar pemilu menjadi pintu utama perbaikan nasib bangsa. Pesan khusus kepada para capres-cawapres, gunakanlah momentum ini menjadi wahana pembelajaran bangsa. Hindari cara-cara cela dan melanggar aturan,” kata Hendri menambahkan.