Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan keputusan pemerintah memperpanjang BLT El Nino hingga Juni 2024.
Menurut dia, efektivitas bantuan tersebut berpotensi rendah di tahun pemilu, sebab rentan dipolitisasi, risiko kesalahan data penerima, serta lemahnya pengawasan.
“Perpanjangan BLT ini kan mendekati pemilu ya. Jadi bisa saja pertimbangannya bukan semata menurunkan angka kemiskinan, tapi pertimbangan politis,” kata Bhima, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Progam bantuan sosial (bansos) ini, kata dia, layak dipertanyakan urgensinya. Pasalnya, petani yang rmasuk masyarakat rentan, lebih membutuhkan subsidi pupuk. “Kalau pupuk masih mahal susah didapat, harga pangan masih akan tinggi,” ujarnya.
Informasi saja, tahun ini, pemerintah menganggarkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun. Angka ini dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
“Masalah utama pupuk belum selesai, justru gelontoran bansos yang ditambah. Ini kebijakan yang aneh,” ucap Bhima.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, rencana perpanjangan BLT sudah dibahas dalam gelaran Sidang Kabinet, Selasa (9/1/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan penyaluran BLT. “Dalam kabinet paripurna sudah diputuskan, untuk jaga daya beli masyarakat yang namanya bantuan pangan beras dan dulu namanya bantuan El Nino, kita sudah sepakat kemarin lapor bapak presiden setuju untuk dilanjutkan kembali,” tutur dia, ditemui di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Susi belum merinci teknis pelaksanaan BLT yang sudah dijalankan pada November-Desember 2023. Saat ini, bantuan masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah hingga kuartal II-2024. “Kita kuartal I dan kuartal II butuh untuk (menjaga daya beli) itu,” ujarnya.
Menurutnya, upaya menjaga daya beli masyarakat kelompok terbawah menjadi penting, mengingat bayang-bayang ancaman dari ketidakpastian global masih nyata.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)