Market

Uang Kotor Era Jokowi Bikin Udara Kotor di Ibu Kota

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. (Foto: Dok.PKS.id).

Pada 2016, Presiden Jokowi menyebut duit warga negara Indonesia di luar negeri mencapai Rp11.000 triliun. Angkanya fantastis, hampir 4 kali APBN. Andai duit yang diduga dari oligarki itu bisa kembali, akan sangat membantu negara.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan kata kunci. bahwa masalah Indonesia adalah uang Rp11 ribu triliun yang disimpan di luar negeri. Itu jelas uang kotor milik oligarki kotor.

Apa dan dari mana uang kotor itu? Bisa jadi berasal dari hasil eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara membabi buta, membantai hutan, membuang limbah sembarangan yang berakibat hancurnya tutupan hutan.

“Akibatnya udara indonesia menjadi sangat kotor karena dipicu pembakaran energi kotor, baik yang berasal dari kekayaan alam Indonesia, maupun yang diimpor,” kata Salamuddin, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Uang kotor hasil mengeruk SDA, kata Salamuddin, kemudian disembunyikan di luar negeri, sehingga mengakibatkan Indonesia lemah, secara financial. Terutama sekali dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dalam menopang pembangunan lebih lanjut.

“Sehingga, jadilah pemerintahan Indonesia sebagai pemgemis hanya untuk mendapatkan uang yang katanya agar depan menekan emisi dan memperbaiki lingkungan hidup,” paparnya.

Pihak asing, tampaknya paham betul bahwa elite Indonesia tidak berada dalam komitmen yang sungguh-sungguh menjalankan transisi energi, mengurangi polusi dan menjaga lingkungan hidup global.

Pihak internasional cukup tahu bahwa elite oligarki doyan menyimpan uang kotornya di luar negeri, dan terus melanjutkan bisnisnya walau bahaya kerusakan lingkungan semakin serius. Pepatah Sumbawa yang cocok untuk para perusak lingkungan adalah “bur bar lamin lebur ngibar”. Artinya kalau lebur kabur.

Memang negara sudah berusaha mengatasi uang kotor bergunung gunung yang kabur ke luar negeri ini. Pihak Bank Indonesia (BI) dan otoritas keuangan lainnya, telah membuat MoU dan katanya juga telah membuat regulasi agar hasil ekploitasi SDA sebanyak 30 persen, diparkir di Indonesia.

“Itu kalau legal ekspornya. Tapi kalau ekapor nikel 5 juta ton atau sekitar 5 ribu kapal yang memenuhi Selat Malaka, bagaimana caranya diberlakukan regulasi itu. Lha wong itu kerjaan maling,” tegasnya.

Di sisi lain, Salamuddin menilai, Jokowi belum patah arang. Beberapa waktu lalu, berteriak lagi agar uang Rp2.500 triliun yang disimpan di Singapura hasil keruk SDA, terutama nikel bisa pulang kampung ke Indonesia.

Tapi Singapura membalas secara resmi bahwa negeri itu bukan brangkas uang kotor. Nah, apakah uang kotor disimpan di dalam gorong-gorong atau septic tank di Jakarta. Yang polusinya nomor satu di dunia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button