Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan soal koordinasi dengan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan pakta integritas PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso memenangkan Capres Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, Yan sudah ditahan KPK buntut kasus dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
“Kita coba kordinasi dengan KPK ya mengenai hal itu, benar (atau) tidak,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada awak media Rabu (22/11/2023) malam.
Bagja menjelaskan, pihaknya juga akan meminta Bawaslu Sorong turut melakukan penelusuran mengenai dugaan adanya pakta integritas itu. Lebih lanjut, ia memastikan, upaya penelusuran tentang dugaan pakta integritas ini memang berada di wilayah pengawasan Bawaslu.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berbicara soal dugaan adanya dokumen pakta integritas tersebut. Ghufron mengatakan, urusan terkait pakta integritas itu merupakan kewenangan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Sementara kalau ada dugaan-dugaan seperti yang Anda sampaikan tadi (pakta integritas) itu sebetulnya adalah wilayah dari Bawaslu dan DKPP untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa masuk,” ujar Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.
Sebagai informasi, berbarengan dengan kabar terjaringnya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, beredar juga pakta integritas yang mengharuskan Yan memenangkan Capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pilpres 2024.
Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.
Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)