Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pemerintah serius menangani ancaman hilang-nya 200 juta data kependudukan. Ia meminta pemerintah segara mengatasi kondisi server data yang terancam rusak karena sudah termakan usia.
“Saya berharap masalah ini tidak dianggap sepele. Saya mengetuk hati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, jika perlu Presiden, untuk turun tangan terhadap masalah data kependudukan yang terancam musnah akibat system baik software maupun hardware-nya tidak dilakukan proses maintenance secara layak,” kata Luqman kepada inilah.com, Selasa (12/4/2022).
Ketua PP GP Ansor itu menambahkan, data kependudukan mempunyai banyak manfaat. Apabila data ini rusak atau hilang, maka banyak pelayanan publik akan terganggu.
“Banyak pelayanan pemerintah yang juga akan terganggu. Terakhir kita mendengar NPWP itu dijadikan satu dengan NIK, artinya Kementerian Keuangan juga menggunakan data center Dukcapil ini sebagai basis pelayanan kepada rakyat sekaligus sebagai instrument untuk meningkatkan target pendapatan negara dari pajak rakyat Indonesia,” tuturnya.
Bahkan hilangnya data tersebut berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Luqman Pemilu bisa terganggu karena rusaknya data kependudukan rakyat.
Pada 5 April lalu, Luqman telah meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai ancaman hilangnya data kependudukan tersebut. Namun dalam rapat bersama Kemendagri itu, para wakil rakyat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
“Saya melihat yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belumlah cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)