Managing Director Political Economy and Policy Studie (PEPS), Anthony Budiawan mempertanyakan klaim Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang kemampuan Indonesia melunasi utang sebesar Rp7.734 triliun.
Menurut ekonom senior itu, era Presiden Jokowi bersama Sri Mulyani, utang pemerintah melaju pesat. Delapan tahun pemerintahan Jokowi (2014-2022), utang menggunung dua kali lipat. Pada akhir 2014, utang tercatat Rp2.609 triliun. Kemunian melonjak Rp7.734 triliun di akhir 2022. “Kenaikannya Rp5.125 triliun, selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Rata-rata penambahan utang per tahun mencapai Rp640,6 triliun.
Selanjutnya, Anthony mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani yang mencoba meyakinkan publik bahwa Indonesia mampu membayar utang sebesar itu. “Tetapi, rakyat tidak perlu khawatir. Kita mampu bayar. Kira-kira, begitu kata Menteri Keuangan. Apa? Kita mampu bayar? Pemerintah mampu bayar utang yang terus menggelembung itu? Apa iya? Ucapan Menteri Keuangan terdengar meyakinkan, tapi juga seperti dongeng, atau jangan-jangan sebatas retorika,” kata Anthony, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Logikanya, lanjut Anthony, kalau pemerintah Jokowi disebutkan Sri Mulyani mampu melunasi utang, kenapa tidak dilakukan? Yang ada, utang pemerintahan Jokowi bukannya turun namun justru terus menggunung. “Kenapa jumlah utang naik terus? Kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa pajak (PPN) dinaikkan? Demikian anomali pernyataan Sri Mulyani yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Anthony justru curiga akan pernyataan Sri Mulyani itu bertujuan untuk membangun opini pembenaran. Tujuannya agar publik tidak mempermasalahkan kebijakan utang yang dianut pemerintahan Jokowi. Ya itu tadi, tiap tahun kenaikan rata-ratanya mencapai Rp640,6 triliun. “Sepertinya, pernyataan Sri Mulyani tentang ‘kita mampu bayar utang’ mempunyai tujuan terselubung. Pembenaran bagi pemerintah untuk terus menambah utang,” tuturnya.
Pandangan kritis Anthony masuk akal. Berdasarkan APBN 2023, pemerintah ancang-ancang menumpuk utang baru yang jumlahnya cukup fantastis, sekitar Rp700 triliun. “Apakah karena itu (utang Rp700 triliun), sehingga keluar pernyataan retorika “kita mampu bayar (utang). Faktanya, pemerintah selama ini tidak pernah membayar utang, dari kantong sendiri: dari pendapatan negara atau APBN. Artinya, pemerintah selama ini membayar utang yang jatuh tempo dari utang lagi. Utang lama yang jatuh tempo dibayar dengan menarik utang baru,” ungkapnya.
Mengingatkan saja, pada Minggu (22/1/2023), Sri Mulyani ujug-ujug menyatakan kemampuan pemerintah Indonesia melunasi utangnya. Di sisi lain, Sri Mulyani mengakui bahwa utang penting dalam upaya pemerataan pembangunan.
“Saya bicara di Universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali, Indonesia mampu membayar kembali,” kata Sri Mulyani dalam ground breaking Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.
Jika negara ingin maju, kata Sri Mulyani, pembangunan harus terus dilakukan. Pembangunan itu tidak boleh ditunda sampai menunggu negara mampu dan tidak berutang. “Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)