Publik terus menagih komitmen Satgas TPPU membongkar transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 triliun. Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebut makin seru perkembangannya.
“Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, pada 8 Juni 2023 tentang perkembangan Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebut ‘makin seru’, perlu dibuktikan. Namun sampai 26 Juli 2023, belum ada perkembangan baru yang diumumkan,” kata Ketua Umum (Ketum) HMS Center, Hardjuno Wiwoho, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Kala itu, Hardjuno mencatat, Menko Mahfud menegaskan bahwa Satgas TPPU yang dibentuknya pada 3 Mei 2023, terus bekerja dan mencatat kemajuan dalam menangani kasus-kasus lain yang terkait dengan dugaan pencucian uang. Termasuk dugaan pencucian uang Rp25 triliun yang sudah ada terdakwa.
“Artinya, saat ini, sudah hampir masuk bulan ketiga, namun belum ada perkembangan signifikan dari penanganan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu,” kata Hardjuno.
Bahkan, pada 9 Juni 2023, Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, beranggotakan para pakar hukum untuk memberikan masukan terkait penyelesaian masalah hukum, tentu saja termasuk dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu. “Namun, sampai saat ini, belum ada kabar terkini mengenai perkembangan yang konkret,” kata Hardjuno.
Publik, menurut Hardjuno, tentu prihatin dengan ketiadaan perkembangan baru dalam penanganan kasus transaksi janggal Rp349 triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu. Bahkan sempat menimbulkan kehebohan di masyarakat dan perdebatan di parlemen.
Melihat komposisi Satgas TPPU yang beranggotakan dari berbagai lembaga yang kredibel, mulai PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Kejagung, Polri hingga KPK, seharusnya mudah membongkar kasus ini.
Dengan minimnya prestasi Satgas TPPU ini, wajar bila publik mempertanyakan, langkah konkret yang disokong Tim Percepatan Reformasi Hukum. Apakah memang ada kendala sehingga perkembangan kasusnya terkesan kuat jalan di tempat.
“Saat ini, publik butuh transparansi dan akuntabilitas terkait kinerja Satgas dalam membongkar dugaan TPPU senilai Rp349 triliun di Kemenkeu. Tim makin gemuk, tapi kerjanya kok makin lambat? Alias tidak ada percepatan ataupun kejelasan,” kata Hardjuno.
Hardjuno meningatkan, kasus dugaan TPPU senilai Rp349 triliun di Kemenkeu, berdampak besar terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam penanganan kasusnya, menjadi sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan dan langkah-langkah konkret yang ditempuh pemerintah.
“Kami berharap Pak Mahfud bisa segera memberikan update terbaru mengenai perkembangan kasus TPPU Rp349 triliun. Serta menjamin proses pengusutannya berjalan transparan dan berkeadilan. Semua punya kedudukan yang sama di mata hukum,” pungkas Hardjuno.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)