Dua parpol pendukung koalisi pemerintah yakni Gerindra dan Partai NasDem berbicara soal kemungkinan perombakan kabinet (reshuffle). Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partai menyerahkan kewenangan tersebut kepada Presiden Jokowi, selaku pemegang hak prerogatif. Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, juga mengungkapkan hal senada.
Menurut Dasco, Gerindra tidak berada dalam posisi mendorong atau menahan reshuffle. Dia juga mengaku belum mendengar rencana tersebut kendati Presiden Jokowi pernah menyuarakan evaluasi kabinet, setidaknya ketika Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Oktober 2022 yang lalu.
“Mengenai reshuffle kabinet saya belum dengar, tetapi itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Oleh karena itu apapun itu, ya kita serahkan kepada Pak Presiden yang lebih mengerti, apakah kabinetnya itu perlu di-reshuffle atau tidak,” kata Dasco, kepada Inilah.com, di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Secara terpisah, Ahmad Ali menegaskan, Partai NasDem tidak mempersoalkan apabila kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Maju digeser. “Itu kan hak prerogatif presiden dan presiden punya kewenangan. Masak NasDem harus menangis, kan enggak,” tegas Ali.
Ia juga menyebut jika NasDem digeser adalah hal yang biasa saja, begitu pula apabila kadernya tak lagi menjadi anggota kabinet. Apapun situasinya, NasDem berkomitmen mendukung pemerintah.
“NasDem mendukung Jokowi itu kan mulai 2019 sampai berakhir pemerintahan 2024. Jadi sampai dengan 2024 ya NasDem itu berada di koalisi pemerintahan,” terangnya.
“Kemudian urusan menteri yang dicopot, mau diganti, itu kan hak prerogatif presiden. Itu berarti Pak presiden menganggap bahwa menteri-menterinya ini tidak cakap, tidak kuat, tidak berhasil,” sambungnya.
Dia juga mengingatkan, Presiden Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk berdiskusi terlebih dulu dengan parpol-parpol untuk melakukan reshuffle. “Memang tidak juga presiden punya kewajiban berdiskusi dengan partai-partai lain yang mau diganti atau berdiskusi dengan menteri yang mau diganti kan. Jadi itu hak prerogatif presiden, dan NasDem menghormati itu, menghargai itu, begitu lho,” lanjutnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)