Hapus LPSDK, KPU Sebut Peserta Pemilu Tetap Wajib Lapor Dana Kampanye

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghapus ketentuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bagi peserta pemilu menuai kritik. Namun, KPU RI mengeklaim penghapusan itu demi mendorong transparansi yang jauh lebih baik ketimbang penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Menurut Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik, upaya meningkatkan transparansi dana kampanye itu dilakukan melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang dapat diakses oleh publik.

“Sidakam ini nanti kita akan mirroring pada info pemilu (www.infopemilu.kpu.go.id). Cuma memang informasinya tidak detail, misalnya berbentuk kwitansi. Kita hanya menampilkan nama penyumbangnya saja, tidak NIK, karena NIK data yang dikecualikan,” kata Idham di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

Idham menjelaskan, para peserta pemilu sejatinya tetap wajib melaporkan sumbangan dana kampanye ke Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang nantinya disampaikan lewat Sidakam.

“Jadi tetap, misalnya yang bersangkutan menerima dana kampanye di hari ketiga masa kampanye, di hari keempat kami akan meminta ke mereka untuk update informasi itu dan ditampilkan ke publik,” ujar Idham menegaskan.

Reyhaanah Asya Selasa, 6 Juni 2023