Eks kontestan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendorong publik untuk menyuarakan soal penolakan atas mencuatnya rumor soal potensi bertambahnya kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai, jika tidak disuarakan maka pemerintah bisa melenggang santai dalam merevisi undang-undang demi politik transaksional.
“Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana,” kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Kecurigaan tersebut ia nilai wajar mencul di kalangan publik. Ganjar mengeklaim, hal ini adalah akibat dari sikap pemerintah yang terkesan memaksa untuk memperbarui undang-undang yang ada. Bagi Ganjar, undang-undang tersebut sudah baik dan tidak perlu ada perubahan lagi. “Wong sudah ada undang-undangnya kok, mau apa lagi?” ucapnya.
Ia mengeklaim sebagai seorang politisi sangat memahami bila ada segelintir pihak berupaya untuk memanfaatkan kuasanya agar kepentingan mereka terwujud. “Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ganjar juga menegaskan wacana penambahan jumlah kursi di periode selanjutnya tidak sesuai dengan undang-undang. Menurutnya, kontitusi telah memiliki aturan berapa banyak menteri yang ditugaskan untuk membantu presiden dalam memimpin pemerintahannya.
“Setahu saya, undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang,” kata Ganjar.
Dengan adanya wacana jumlah penambahan kursi menteri, Ganjar mengingatkan pelanggaran politik akomodasi. Karenanya, jika pemimpin periode berikutnya ingin membagi kursi jabatan dapat dilakukan di luar kementerian. “Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana (menentukan keputusannya),” ucapnya.
Mantan gubernur Jawa Tengah juga menyoroti pembagian kekuasaan yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) atas kemenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Ia menilai penambahan jumlah kursi tidak sesuai dengan semangat perjuangan bangsa. “Yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)