Laporan Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan hasil survei yang dilakukan pada 19-21 Februari 2024 terungkap dukungan terhadap paslon capres dan cawapres nomor urut 2 terbanyak dari kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial atau bansos pemerintah.
“Dukungan pada Prabowo-Gibran lebih tinggi di kelompok yang menerima dan merasa puas dengan pemberian bansos hingga 69,3 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan resminya tentang survei nasional persepsi publik terhadap penegakan hukum, tugas lembaga-lembaga hukum dan isu-isu ekonomi secara daring, Minggu (25/2/2024).
Paslon tersebut juga tetap mendapat dukungan dari 54 persen responden yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, hasil survei juga menggambarkan sekitar 24 persen warga merasa puas dengan pemberian bansos.
Adapun survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Responden yang dipilih sebanyak 1.211 responden dengan margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi simple random sampling.
Selanjutnya Djayadi menjelaskan mayoritas responden mengaku dalam beberapa bulan tidak menerima bansos dari pemerintah mencapai 74,4 persen, sedangkan yang menerima sebesar 24 persen dan 1,6 persen tidak tahu serta 4,6 persen responden tidak menjawab.
Sementara pemilih paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin sebanyak 28,2 persen tidak menerima bansos dan 17,6 persen menerima. Adapun paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sebanyak 17,8 persen tidak menerima bansos dan 13,1 persen menerima.
Dari responden tersebut 60,1 persen menyatakan puas dengan pemberian bansos dari pemerintah, sedangkan yang sangat puas mencapai 27,4 persen, 2,1 persen tidak puas sama sekali dan 0,7 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Seperti diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan alokasi anggaran bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Salah satu bansos pada tahun 2024 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Jumlah itu naik 12.5 persen atau Rp20,5 triliun. Pembagiannya untuk tiga bulan pertama dirapel pada bulan Februari. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras untuk membantu Masyarakat Berpendapatan Rendah, sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen inflasi nasional.
Bantuan pangan beras ini menjadi salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi. Pemerintah akan terus menyalurkan pada KPM hingga bulan Maret 2024 dan berlanjut hingga Juni 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)