Karpet merah yang diberikan kepada Romahurmuziy alias Romy, menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP turut dikritisi eks politisi Partai Ka’bah, Ahmad Yani. Eks anggota DPR menilai, masyarakat patut mempertanyakan standar etika dan moral yang diterapkan PPP terhadap Romy yang diketahui terpidana perkara korupsi.
Yani menyebut, kendati secara hukum tak ada persoalan dengan perlakuan PPP terhadap Romy, yang pernah menjabat ketua umum, namun secara moral, bisa terbaca lain. Apabila pemberian jabatan strategis kepada Romy dianggap sesuai dengan platform partai maka dia menilai wajar apabila publik melihat PPP tidak sejalan dengan aspirasi.
“PPP dianggap tidak pro terhadap publik,” kata Yani dalam acara diskusi bertajuk “Refleksi Setengah Abad PPP”, di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Senada dengan Yani, Wakil Ketua Umum (Waketum) Forum Ka’bah Membangun (FKM) PPP Anwar Sanusi juga menyinggung langkah partai yang memberi karpet merah kepada Romy. “Jadi norma itu kan bukan hanya norma hukum, ada norma etika, moral”.
Anwar yang hingga kini menjabat Wakil Ketua Majelis Pakar PPP mengaku tidak keberatan diberhentikan dari partai lantaran memiliki pendapat yang berbeda. Dia mengaku khawatir perlakuan khusus yang didapat Romy menunjukkan Mahkamah Partai tidak independen.
Lebih lanjut, Anwar menyinggung, masuknya Romy ke PPP membawa dampak konflik internal akibat tidak independennya Mahkamah Partai. Sebab kembalinya Romy harus disesuaikan dengan aturan AD/ART partai. “Karena tidak berdasarkan AD/ART ketika Romy nya balik ya, kemudian Mahkamah Partai nya juga tidak independen,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)