Jokowi: 3 Periode Hanya Wacana, seperti Ganti Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung perpanjangan masa kepemimpinan hingga tiga periode. Di hadapan relawan yang menggelar kegiatan Musyawarah Rakyat I Jabar, di Bandung, Minggu (28/8/2022), dia menyebutkan aspirasi tersebut sebatas wacana yang secara konstitusi tidak memungkinkan untuk diterapkan. Seperti wacana ganti Presiden atau Jokowi mundur yang kerap muncul pada setiap aksi demonstrasi.

“Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode juga sudah ramai. Itu kan tahapan wacana kan. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat,” kata dia. “Wong ada yang ngomong, ganti presiden kan juga boleh, Jokowi mundur, kan juga boleh. Ini kan negara demokrasi,” tambahnya.

Dia juga menegaskan taat terhadap konstitusi dan kehendak rakyat. “Konstitusi tidak memperbolehkan, ya sudah jelas itu, dan sekali lagi saya akan terus taat konstitusi dan kehendak rakyat,” tuturnya.

Selain bicara tiga periode, Jokowi juga meminta relawan untuk tidak membicarakan pencapresan. Dia mengaku sudah didatangi banyak relawan yang menanyakan arah dukungan untuk Pilpres 2024.

“Sebelum masuk ke sini kita berbicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik-bisik kepada saya, ‘Pak politiknya seperti apa 2024, kita dukung siapa?’ Sekali lagi, kita harus kompak. Kita harus kade (hati-hati), setuju ndak? Hati-hati. Ulah gurung gusuh, jangan buru-buru,” ujarnya.

Musyawarah Rakyat yang digelar relawan Projo digelar di 34 provinsi  dengan agenda membahas figur calon presiden dan calon wakil presiden pilihan rakyat. “Jangan salah menentukan siapa, setuju? Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah buru rusuh. Jangan buru-buru. Saya ulang lagi. Ulah lepat. Jangan keliru, jangan salah menentukan sikap, setuju ndak?” tanya Presiden yang disambut teriakan setuju hadirin.

Sewaktu menghadiri kegiatan Rapimnas Relawan Bravo 5, di Ancol, Jakut, Jumat (26/8/2022), Jokowi juga mengingatkan relawan untuk tidak terburu-buru menentukan dukungan. Menurutnya, figur dengan elektabilitas tinggi belum tentu diusung oleh parpol untuk maju pada Pilpres 2024.

“Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka enggak mau, bagaimana?” ujarnya.

Jokowi mengingatkan bahwa regulasi mengatur yang dapat mengajukan capres adalah parpol atau gabungan parpol. “Di konstitusi kita, di undang-undang kita, itu memang harus diusung oleh partai atau gabungan partai. Artinya apa? Bapak Ibu jangan mendukung kandidat itu sekarang, misalnya kita dukung Pak Fachrul Razi, pertanyaan saya, yang mengajukan partai apa. Mengajukan Pak Luhut, pertanyaan saya, partainya apa yang mengajukan,” kata Jokowi.