Terkait polemik ada-tidaknya investor asing yang tertarik masuk ke megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), tentunya sangat bergantung banyak hal.
Kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menerangkan, investor asing tentu saja akan menunggu adanya kepastian. Wajar bila saat ini, mereka akan wait and see. Sebelum akhirnya mereka memutuskan, apakah akan masuk atau malah mundur dari IKN Nusantara yang nilai investasinya Rp466 triliun.
“Untuk proyek-proyek jangka panjang, investor biasanya ambil sikap tunggu dan lihat (wait and see). Itu sebab pemerintah harus memancing dengan investasi awal. Khususnya untuk infrastruktur dasar, dan janji konsistensi kebijakan,” terang Hendrawan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Untuk itu, politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) ini, menyarankan sebuah metode agar banyak investor asing yang tertarin investasi di IKN Nusantara. “Jadi tahapannya adalah investasi pemerintah, kemudian swasta domestik. Barulah swasta asing. Begitu bola menggelinding, akan jalan secara alamiah,” papar Hendrawan.
Saat ditanya, jika selama ini anggaran pembangunan IKN menggunakan APBN, apakah proyek ini layak atau tidak untuk dilanjutkan? Dia pun menunjuk UU IKN. “Sudah ada UU IKN sehingga ada komitmen (agar proyek ini) berlanjut,” pungkas Hendrawan.
Sebelumnya, Jokowi sendiri yang menyatakan tak ada investor asing yang berminat masuk ke mega proyek IKN Nusantara yang nilai investasinya hampir Rp500 triliun. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023), waktu setempat.
“Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk,” kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Pada Selasa (14/11/2023), Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya melaporkan adanya 300 LoI yang masuk ke OIKN. Sebanyak 103 di antaranya, merupakan LoI untuk sektor perumahan, 71 LoI lainnya sektor komersial.
Infrastruktur pendidikan menjadi sektor ketiga yang juga diminati dalam pembangunan IKN dengan 63 LoI, sedangkan sisanya merupakan sektor transportasi dan fasilitas kesehatan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)